RELASI BIROKRASI DAN POLITIK
(Analisis Rekrutmen Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kota
Tasikmalaya Tahun 2021-2022)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
PADLI, MUHAMAD
Subject
JC Political theory
Datestamp
2023-05-19 07:30:35
Abstract :
ABSTRAK Dalam penelitian ini membahas tentang relasi birokrasi dan politik, yang terjadi di Pemerintahan Kota Tasikmalaya, dimana dalam proses rekrutmen atau pengangkatan pejabat ASN eselon II Pemkot Tasikmalaya sendiri masih menggunakan sistem open bidding (seleksi terbuka) yang dimana dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian kualifikasi gelar pendidikan dengan jabatan yang akan dipegang karena semua pejabat ASN yang memenuhi persyaratan bisa mengikutinya. Serta Walikota mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang bisa mengakibatkan orang-orang terdekat Walikota bisa terpilih secara subjektif. Menggunakan teori birokrasi, politisasi birokrasi, dan juga merit sistem sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan secara akademis. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi, lalu metode analisis sendiri menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Dan untuk menguji validitas data menggunakan uji validitas triangulasi sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya, khsususnya di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui pihak BKPSDM menunjukkan dalam pelaksanaan rekrutmen atau pengangkatan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Di Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam proses rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masih menggunakan sistem seleksi terbuka, hal tersebut mengakibatkan terjadinya politisasi birokrasi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, indikasi terdapat permainan antara Walikota yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan seorang Pejabat Pimpinan Tinggi yang memilih berdasarkan unsur kedekatan dengan seorang ASN sehingga pemilihannya bersifat subjektif, hal ini berkaitan dengan seorang Walikota yang ingin menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi tersebut agar bisa mendapatkan suara dari para ASN untuk mempertahankan kekuasaan di pemilihan berikutnya. Selanjutnya yaitu berlangsungnya seleksi terbuka dalam kurun waktu yang sangat singkat dalam periode tahun 2021-2022. Dimana dalam waktu yang terbilang singkat itu Walikota baru melakukan empat kali seleksi terbuka yang dilaksanakan dengan bebagai posisi Jabatan Pimpinan Tinggi, dimana hal itu sangat tidak wajar yang mengakibatkan pada kecurigaan baik dari masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara yang ada di Kota Tasikmalaya itu sendiri. Kata Kunci: Relasi Birokrasi dan Politik, Rekrutmen Pejabat, Seleksi Terbuka, Politisasi Birokrasi
ABSTRAK Dalam penelitian ini membahas tentang relasi birokrasi dan politik, yang terjadi di Pemerintahan Kota Tasikmalaya, dimana dalam proses rekrutmen atau pengangkatan pejabat ASN eselon II Pemkot Tasikmalaya sendiri masih menggunakan sistem open bidding (seleksi terbuka) yang dimana dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian kualifikasi gelar pendidikan dengan jabatan yang akan dipegang karena semua pejabat ASN yang memenuhi persyaratan bisa mengikutinya. Serta Walikota mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang bisa mengakibatkan orang-orang terdekat Walikota bisa terpilih secara subjektif. Menggunakan teori birokrasi, politisasi birokrasi, dan juga merit sistem sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan secara akademis. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi, lalu metode analisis sendiri menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Dan untuk menguji validitas data menggunakan uji validitas triangulasi sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya, khsususnya di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui pihak BKPSDM menunjukkan dalam pelaksanaan rekrutmen atau pengangkatan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Di Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam proses rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masih menggunakan sistem seleksi terbuka, hal tersebut mengakibatkan terjadinya politisasi birokrasi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, indikasi terdapat permainan antara Walikota yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan seorang Pejabat Pimpinan Tinggi yang memilih berdasarkan unsur kedekatan dengan seorang ASN sehingga pemilihannya bersifat subjektif, hal ini berkaitan dengan seorang Walikota yang ingin menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi tersebut agar bisa mendapatkan suara dari para ASN untuk mempertahankan kekuasaan di pemilihan berikutnya. Selanjutnya yaitu berlangsungnya seleksi terbuka dalam kurun waktu yang sangat singkat dalam periode tahun 2021-2022. Dimana dalam waktu yang terbilang singkat itu Walikota baru melakukan empat kali seleksi terbuka yang dilaksanakan dengan bebagai posisi Jabatan Pimpinan Tinggi, dimana hal itu sangat tidak wajar yang mengakibatkan pada kecurigaan baik dari masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara yang ada di Kota Tasikmalaya itu sendiri. Kata Kunci: Relasi Birokrasi dan Politik, Rekrutmen Pejabat, Seleksi Terbuka, Politisasi Birokrasi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
