ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PELAKU UMKM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bakrie
Author
Ulhaq, Dhea
Subject
Accounting
Datestamp
2021-08-26 03:34:39
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Bekasi Barat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Jenis dalam penelitian ini adalah studi kasus.Metode penelitian yangdigunakan adalah analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif 0.5% dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih tergolong rendah denganindikasi kenaikan jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM dan realisasi penerimaan pajak yang berasal dari UMKM. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak membuat penerimaan pajak meningkat padahal target penerimaan pajak telah diturunkan. Dibutuhkannya kordinasi yang serempak antara pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kantor Pelayanan Pajak, dan keaktifan Wajib Pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Bekasi Barat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Jenis dalam penelitian ini adalah studi kasus.Metode penelitian yangdigunakan adalah analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif 0.5% dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih tergolong rendah denganindikasi kenaikan jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM dan realisasi penerimaan pajak yang berasal dari UMKM. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak membuat penerimaan pajak meningkat padahal target penerimaan pajak telah diturunkan. Dibutuhkannya kordinasi yang serempak antara pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kantor Pelayanan Pajak, dan keaktifan Wajib Pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
