Abstract :
Selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sangat berkepentingan terhadap terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Komunikasi merek pemerintahan (governmental branding) menjadi salah satu aspek penting untuk menunjukkan dan mengomunikasikan kepada masyarakat bahwa lembaga pemerintah ini dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas. Salah satu media sosial yang dapat menjadi sarana governmental branding adalah Instagram. Dengan menggunakan analisis resepsi, penelitian ini akan melihat bagaimana followers Instagram @ditjenpk memaknai konten-konten governmental branding yang diproduksi oleh Tim Humas DJPK sebagai pembuat konten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis resepsi Stuart Hall. Teori yang digunakan adalah teori resepsi Stuart Hall dan teori merek pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para informan meresepsi atau membaca pesan konten-konten governmental branding dengan berbagai macam cara yaitu membaca dengan pengalaman, membaca dengan kritis, membaca dengan persepsi, dan membaca dengan hati. Proses meresepsi ini menghasilkan keberagaman pemaknaan dari setiap informan serta memunculkan dua posisi decoding yaitu posisi hegemoni di mana informan menyetujui dan menerapkan pemaknaan pesan yang disampaikan dan posisi negosiasi di mana informan menerima pesan yang disampaikan tetapi memiliki makna sendiri sehingga tidak menerima sepenuhnya. Tidak ditemukan informan pada posisi oposisi dalam penelitian ini.