PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP TERHADAP PENGEMBANGAN ASET PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
(Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bina Darma
Author
FIRDA PUTRI, PRATAMI
Verawaty, Verawaty
Verawaty, Verawaty
Subject
HF Commerce
Datestamp
2019-11-13 02:30:02
Abstract :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan Public Private Partnership terhadap pengembangan aset pembangunan jalan dan jembatan telah disusun sesuai dengan PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan yang berlaku di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan belum sesuai dengan PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dinas ini belum mengungkapkan rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan dan retensi karena pihak Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa seluruh aset konstruksi dalam pengerjaan yang terpakai selama masa kontrak kerja atau masa pemeliharaan akan menjadi aset tetap. Secara keseluruhan Dinas PU Bina Marga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada setiap kegiatan operasional pemerintahan yang berlaku.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan Public Private Partnership terhadap pengembangan aset pembangunan jalan dan jembatan telah disusun sesuai dengan PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan yang berlaku di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan belum sesuai dengan PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dinas ini belum mengungkapkan rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan dan retensi karena pihak Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa seluruh aset konstruksi dalam pengerjaan yang terpakai selama masa kontrak kerja atau masa pemeliharaan akan menjadi aset tetap. Secara keseluruhan Dinas PU Bina Marga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada setiap kegiatan operasional pemerintahan yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
