EVALUASI PELAPORAN PEMBAYARAN REMUNERSI PEGAWAI SUB BIDANG
INTELIJEN (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL) MELALUI APLIKASI
SIPEDE.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bina Darma
Author
SAPUTRI, YULIANTRI
Subject
T Technology (General)
Datestamp
2024-07-01 07:44:46
Abstract :
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang Intelijen, sebagai penyelidik dan penyidik perkara tindak pidana tertentu, penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Seiring terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), Indonesia melakukan kriminalisasi kewenangan tersebut. Kriminalisasi harusnya yang menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium), bukan menjadi pilihan utama (premium remedium), dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis merumuskan permasalahan, bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam hukum positif, dan bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam upaya pembaruan hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam hukum positif dan memahami kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisa secara kuantitatif.
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang Intelijen, sebagai penyelidik dan penyidik perkara tindak pidana tertentu, penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Seiring terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), Indonesia melakukan kriminalisasi kewenangan tersebut. Kriminalisasi harusnya yang menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium), bukan menjadi pilihan utama (premium remedium), dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis merumuskan permasalahan, bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam hukum positif, dan bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam upaya pembaruan hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam hukum positif dan memahami kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisa secara kuantitatif.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
