Implementasi Pengaturan Upah Minimum dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di
Maumere dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
Author
LAPANG, Yohanes
Subject
262 Eklesiologi
Datestamp
2022-11-24 07:18:54
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja, (2) mendeskripsikan tentang pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan, (3) mendeskripsikan tentang Ajaran Sosial Gereja, dan (4) mendeskripsikan tentang implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Obyek yang diteliti adalah implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja. Wujud data dalam penelitian ini berupa peraturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, prinsip-prinsip dalam Ajaran Sosial Gereja dan data implementasi peraturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dari setiap komunitas yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut. 1) Dari delapan komunitas yang diteliti, hanya terdapat tiga komunitas saja yang menerapkan atau mengimplementasikan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan. Sedangkan yang lain tidak menerapkan peraturan yang ada. 2) Pengaturan upah minimum merupakan usaha pemerintah untuk menetapkan batas bahwah upah yang harus diterima oleh seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah minimum disimpulkan sebagai jaring pengaman untuk tidak terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah. 3) Ajaran Sosial Gereja merupakan sebuah bentuk tanggapan Gereja terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi. Gereja memberikan pedomaan, arah untuk bertindak melawan masalah yang terjadi dengan bertolak pada ajaran Katolik. 4) Dalam Ajaran Sosial Gereja disinggung tentang peran dan hak negara untuk membuat peraturan melindungi warganya dari suatu praktek ketidakadilan serta menyejahterakan semua warganya. Oleh karena itu, ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja tentang pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan disimpulkan bahwa hal itu merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warganya terlebih khusus semua pekerja dan pengusaha. Dan disimpulkan juga bahwa mekanisme dalam pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan terdapat beberapa prinsip yang oleh Gereja prinsip itulah yang harus dikedepankan dalam membuat sebuah aturan atau dalam melakukan sesuatu. Prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan terhadap pribadi manusia, prinsip kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, prinsip solidaritas dan prinsip keterlibatan. Dalam hubungan dengan implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere disimpulkan bahwa komunitas-komunitas yang telah menerapkan pengaturan upah minimum pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang sangat adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Sedangkan bagi komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang tidak adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Dikatakan sebagai sesuatu yang adil kepada komunitas yang menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil kepada komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena memberikan upah kepada pekerja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja, (2) mendeskripsikan tentang pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan, (3) mendeskripsikan tentang Ajaran Sosial Gereja, dan (4) mendeskripsikan tentang implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Obyek yang diteliti adalah implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja. Wujud data dalam penelitian ini berupa peraturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, prinsip-prinsip dalam Ajaran Sosial Gereja dan data implementasi peraturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dari setiap komunitas yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut. 1) Dari delapan komunitas yang diteliti, hanya terdapat tiga komunitas saja yang menerapkan atau mengimplementasikan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan. Sedangkan yang lain tidak menerapkan peraturan yang ada. 2) Pengaturan upah minimum merupakan usaha pemerintah untuk menetapkan batas bahwah upah yang harus diterima oleh seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah minimum disimpulkan sebagai jaring pengaman untuk tidak terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah. 3) Ajaran Sosial Gereja merupakan sebuah bentuk tanggapan Gereja terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi. Gereja memberikan pedomaan, arah untuk bertindak melawan masalah yang terjadi dengan bertolak pada ajaran Katolik. 4) Dalam Ajaran Sosial Gereja disinggung tentang peran dan hak negara untuk membuat peraturan melindungi warganya dari suatu praktek ketidakadilan serta menyejahterakan semua warganya. Oleh karena itu, ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja tentang pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan disimpulkan bahwa hal itu merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warganya terlebih khusus semua pekerja dan pengusaha. Dan disimpulkan juga bahwa mekanisme dalam pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan terdapat beberapa prinsip yang oleh Gereja prinsip itulah yang harus dikedepankan dalam membuat sebuah aturan atau dalam melakukan sesuatu. Prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan terhadap pribadi manusia, prinsip kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, prinsip solidaritas dan prinsip keterlibatan. Dalam hubungan dengan implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere disimpulkan bahwa komunitas-komunitas yang telah menerapkan pengaturan upah minimum pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang sangat adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Sedangkan bagi komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang tidak adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Dikatakan sebagai sesuatu yang adil kepada komunitas yang menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil kepada komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena memberikan upah kepada pekerja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
