Moralitas Korporasi dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Masyarakat Indonesia di Bawah Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
Author
KA'U, Fransiskus Charly
Subject
330 Ekonomi
Datestamp
2022-11-24 03:28:52
Abstract :
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: pertama, memberikan gambaran secara umum berkenaan dengan hakikat korporasi. Kedua, memberikan gambaran secara umum berkenaan dengan penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Ketiga, berusaha meneropong aktivitas-aktivitas korporasi dari sudut pandang moral dan pentingnya moralitas korporasi bagi upaya pembangunan masyarakat di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis menggunakan buku-buku, literatur-literatur, dan sumber tulisan lainnya yang membantu penulis untuk memperdalam tema yang diangkat oleh penulis. Korporasi pertama-tama didefinisikan sebagai makhluk artifisial yang diciptakan oleh hukum secara sah. Sebagai makhluk artifisial, korporasi memiliki beberapa karakter khas, seperti tidak bisa dilihat dan tidak berwujud sehingga tidak bisa diraba. Namun, sebagai organisasi bisnis korporasi sanggup membuat kontrak dan melakukan berbagai macam operasi bisnis yang bertujuan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, korporasi mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini bisa dilihat dari munculnya korporasi-korporasi transnasional, yaitu korporasi-korporasi yang menjalankan operasi bisnisnya di beberapa wilayah sekaligus pada waktu yang bersamaan, termasuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ironisnya, operasi bisnis yang dijalankan oleh korporasi-korporasi sering menimbulkan banyak persoalan, seperti kerusakan lingkungan, perampasan hak-hak masyarakat lokal, serta bisa menggagalkan berbagai macam program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan negara setempat. Di Indonesia, kehadiran korporasi pada kenyataannya gagal membantu pemertintah untuk menyukseskan program pembangunan di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Sistem Otonomi Daerah itu sendiri secara sepintas sering dilihat hanya sebatas pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, tetapi sebenarnya sistem Otonomi Daerah memiliki beberapa idealisme lainnya, seperti menciptakan masyarakat yang demokratis, proses edukasi politik, dan terealisasinya kebijakan-kebijakan publik yang mengutamakan pengembangan potensi-potensi lokal. Akan tetapi, kehadiran korporasi yang berorentasi pada keuntungan ekonomis telah mengabaikan tujuan utama dari penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Bahkan, kehadiran korporasi malah sering menyengsarakan masyarakat lokal. Oleh karenanya, meninjau aktivitas bisnis korporasi dengan berdasar pada nilai-nilai moral adalah sesuatu yang mendesak. Tujuan dari tinjauan ini adalah agar kehadiran korporasi sanggup mendukung terselenggaranya pembangunan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan sejak awal dengan berlakunya sistem Otonomi Daerah
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: pertama, memberikan gambaran secara umum berkenaan dengan hakikat korporasi. Kedua, memberikan gambaran secara umum berkenaan dengan penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Ketiga, berusaha meneropong aktivitas-aktivitas korporasi dari sudut pandang moral dan pentingnya moralitas korporasi bagi upaya pembangunan masyarakat di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis menggunakan buku-buku, literatur-literatur, dan sumber tulisan lainnya yang membantu penulis untuk memperdalam tema yang diangkat oleh penulis. Korporasi pertama-tama didefinisikan sebagai makhluk artifisial yang diciptakan oleh hukum secara sah. Sebagai makhluk artifisial, korporasi memiliki beberapa karakter khas, seperti tidak bisa dilihat dan tidak berwujud sehingga tidak bisa diraba. Namun, sebagai organisasi bisnis korporasi sanggup membuat kontrak dan melakukan berbagai macam operasi bisnis yang bertujuan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, korporasi mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini bisa dilihat dari munculnya korporasi-korporasi transnasional, yaitu korporasi-korporasi yang menjalankan operasi bisnisnya di beberapa wilayah sekaligus pada waktu yang bersamaan, termasuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ironisnya, operasi bisnis yang dijalankan oleh korporasi-korporasi sering menimbulkan banyak persoalan, seperti kerusakan lingkungan, perampasan hak-hak masyarakat lokal, serta bisa menggagalkan berbagai macam program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan negara setempat. Di Indonesia, kehadiran korporasi pada kenyataannya gagal membantu pemertintah untuk menyukseskan program pembangunan di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Sistem Otonomi Daerah itu sendiri secara sepintas sering dilihat hanya sebatas pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, tetapi sebenarnya sistem Otonomi Daerah memiliki beberapa idealisme lainnya, seperti menciptakan masyarakat yang demokratis, proses edukasi politik, dan terealisasinya kebijakan-kebijakan publik yang mengutamakan pengembangan potensi-potensi lokal. Akan tetapi, kehadiran korporasi yang berorentasi pada keuntungan ekonomis telah mengabaikan tujuan utama dari penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Bahkan, kehadiran korporasi malah sering menyengsarakan masyarakat lokal. Oleh karenanya, meninjau aktivitas bisnis korporasi dengan berdasar pada nilai-nilai moral adalah sesuatu yang mendesak. Tujuan dari tinjauan ini adalah agar kehadiran korporasi sanggup mendukung terselenggaranya pembangunan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan sejak awal dengan berlakunya sistem Otonomi Daerah
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
