Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pegawai PT ABC
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Politeknik Negeri Bali
Author
Jayanthi, Ni Putu Anik
Abdi, I Nyoman
Sukasih, Ni Ketut
Abdi, I Nyoman
Sukasih, Ni Ketut
Subject
Perpajakan
Datestamp
2022-09-26 02:27:26
Abstract :
PT ABC merupakan salah satu distributor yang bergerak di bidang pangan, dengan produk yang didistribusikan yaitu minyak goreng dan mentega. Meskipun mobilitas perekonomian tengah mengalami disrupsi akibat pandemi Covid-19, PT ABC masih produktif mempekerjakan pegawainya. Hal tersebut menjadi indikator bahwa PT ABC berpotensi untuk melangsungkan kewajiban perpajakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait beberapa perubahan pada enam kluster di bidang perpajakan, terkhususnya pada pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT ABC dan mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT ABC. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekuder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan selisih sebesar Rp1.987.000,00. Implikasi atas implementasi UU No. 7 Tahun 2021 menyebabkan pegawai tetap yang di perusahaan PT ABC dapat merasakan keadilan atas keringan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan perekonomian dan mengurangi adanya kesenjangan sosial.
PT ABC merupakan salah satu distributor yang bergerak di bidang pangan, dengan produk yang didistribusikan yaitu minyak goreng dan mentega. Meskipun mobilitas perekonomian tengah mengalami disrupsi akibat pandemi Covid-19, PT ABC masih produktif mempekerjakan pegawainya. Hal tersebut menjadi indikator bahwa PT ABC berpotensi untuk melangsungkan kewajiban perpajakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait beberapa perubahan pada enam kluster di bidang perpajakan, terkhususnya pada pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT ABC dan mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT ABC. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekuder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan selisih sebesar Rp1.987.000,00. Implikasi atas implementasi UU No. 7 Tahun 2021 menyebabkan pegawai tetap yang di perusahaan PT ABC dapat merasakan keadilan atas keringan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan perekonomian dan mengurangi adanya kesenjangan sosial.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
