Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Politeknik Negeri Bali
Author
Sumadhi, I Dewa Ayu Widyari
Utami, Made Ayu Jayanti Prita
Siwantara, I Wayan
Utami, Made Ayu Jayanti Prita
Siwantara, I Wayan
Subject
Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)
Datestamp
2022-09-15 03:23:35
Abstract :
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemungutan BPHTB menggunakan self assesment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan melaporkannya tanpa berdasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Terkait hal itu penting pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk menghindari kesalan jumlah yang harus dibayar dan dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme validasi SSPD BPHTB pada BPKAD Kabupaten Gianyar, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses validasi SSPD BPHTB, serta solusi dari kendala yang dihapi dalam proses validasi SSPD BPHTB. Metode penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme validasi SSPD BPHTB dimulai dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, lalu membawa ke Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar untuk proses validasi oleh kepala badan. Kendala yang dihadapi dalam proses validasi yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang BPHTB. Selusi dari kendala tersebut ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang BPHTB. Kata kunci: mekanisme, validasi, SSPD, BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemungutan BPHTB menggunakan self assesment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan melaporkannya tanpa berdasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Terkait hal itu penting pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk menghindari kesalan jumlah yang harus dibayar dan dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme validasi SSPD BPHTB pada BPKAD Kabupaten Gianyar, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses validasi SSPD BPHTB, serta solusi dari kendala yang dihapi dalam proses validasi SSPD BPHTB. Metode penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme validasi SSPD BPHTB dimulai dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, lalu membawa ke Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar untuk proses validasi oleh kepala badan. Kendala yang dihadapi dalam proses validasi yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang BPHTB. Selusi dari kendala tersebut ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang BPHTB. Kata kunci: mekanisme, validasi, SSPD, BPHTB
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
