KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PEREMPUAN PERIODE 2014-2019 DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
ANDINI, TUTYK
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-09-17 06:31:20
Abstract :
Skripsi ini berjudul kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan periode 2014-2019 di Kabupaten Musi Banyuasin . Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran di DPRD Musi Banyuasin. Serta meneliti hambatan yang di alami anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan seluruh anggota legislatif perempuan yang di DPRD Musi Banyuasin pada lokasi penelitian yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Sedangkan data skunder adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari DPRD Musi Banyuasin. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Musi Banyuasin dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh anggota legislatif perempuan DPRD Musi Banyuasin sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang melaksanakan sejauh mana fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran di jalankan oleh anggota legislatif di Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan di Musi Banyuasin tahun 2014-2019 sudah cukup maksimal anggota legislatif perempuan selama kurang lebih empat tahun kinerjanya sudah ada peraturan daerah yang memang di khususkan untuk merespon kepentingan perempuan. Hanya saja dalam anggaran anggota legislatif perempuan belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan yaitu anggaran dan responsif gender. Di karenakan di DPRD Musi Banyuasin dalam penyusunan anggaran , anggaran bersifat general atau keseluruhan tanpa memihak kaum manapun. Tetapi anggota legislatif perempuan akan terus berusaha untuk merespon kepentingan-kepentingan perempuan terutama anggaran dan responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undang yang di jadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan anggota legislatif perempuan ialah dilakukan dengan dengar pendapat dengan masyarakat dan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah di tetapkan di APBD yang berkaitan dengan perempuan misalnya dinas pemerdayaan perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya. Kata kunci: Kinerja, Anggota Perempuan DPRD, Kepentingan Perempuan
Skripsi ini berjudul kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan periode 2014-2019 di Kabupaten Musi Banyuasin . Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran di DPRD Musi Banyuasin. Serta meneliti hambatan yang di alami anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan seluruh anggota legislatif perempuan yang di DPRD Musi Banyuasin pada lokasi penelitian yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Sedangkan data skunder adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari DPRD Musi Banyuasin. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Musi Banyuasin dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh anggota legislatif perempuan DPRD Musi Banyuasin sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang melaksanakan sejauh mana fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran di jalankan oleh anggota legislatif di Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan di Musi Banyuasin tahun 2014-2019 sudah cukup maksimal anggota legislatif perempuan selama kurang lebih empat tahun kinerjanya sudah ada peraturan daerah yang memang di khususkan untuk merespon kepentingan perempuan. Hanya saja dalam anggaran anggota legislatif perempuan belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan yaitu anggaran dan responsif gender. Di karenakan di DPRD Musi Banyuasin dalam penyusunan anggaran , anggaran bersifat general atau keseluruhan tanpa memihak kaum manapun. Tetapi anggota legislatif perempuan akan terus berusaha untuk merespon kepentingan-kepentingan perempuan terutama anggaran dan responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undang yang di jadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan anggota legislatif perempuan ialah dilakukan dengan dengar pendapat dengan masyarakat dan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah di tetapkan di APBD yang berkaitan dengan perempuan misalnya dinas pemerdayaan perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya. Kata kunci: Kinerja, Anggota Perempuan DPRD, Kepentingan Perempuan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
