TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU PEMALSUAN MEREK DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
Enggar Lukita, Cecep
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-09-20 06:49:10
Abstract :
Skripsi ini berjudul Tinajauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu, pertama Apa sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur?an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya dari para ahli, seperti skripsi, jurnal dan buku-buku. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, enksiklopedia, website, artikel. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku pemalsuan merek dagang menurut pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek berupa ganti kerugian dan pembatalan merek, serta untuk sanksi pidananya dapat dilihat di dalam pasal 100-102 berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku 17 17 pemalsuan merek adalah jarimah takzir dalam penerapan hukumnya akan ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat.
Skripsi ini berjudul Tinajauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu, pertama Apa sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur?an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya dari para ahli, seperti skripsi, jurnal dan buku-buku. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, enksiklopedia, website, artikel. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku pemalsuan merek dagang menurut pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek berupa ganti kerugian dan pembatalan merek, serta untuk sanksi pidananya dapat dilihat di dalam pasal 100-102 berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku 17 17 pemalsuan merek adalah jarimah takzir dalam penerapan hukumnya akan ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
