POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
Miftahul Ikhsan, Muhammad
Subject
Ilmu Politik
Datestamp
2021-09-10 06:48:13
Abstract :
Penelitian ini mengkaji tentang Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan faktor Penghambat dalam implementasinya oleh dinas terkait. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, tehnik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tingkatan Administratif Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendaptkan apreasiasi oleh pemerintah kota Palembang dengan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Peraturan Walikota Palembang No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang, namun dalam tingkatan implementasi Penyediaan Ruang terbuka hijau di kota Palembang masih sangat minim. Hal ini, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka 7,584% yang hanya di Miliki dari 30% yang harus wajib dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan perhatian baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelolah maupun mengembangkan RTH Khusus nya Taman. Hal ini disebabkan karena lemahnya komunikasi yang terjalin, keterbatasan sumberdaya, disposisi yang melemahkan tindakan implementor, dan struktur birokrasi yang masih membutuhkan koordinasi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik di dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan dinas DPRKP agar lebih transparan dan sosialisasi ke masyarakat mengenai bahwa pentingnya Ruang Terbuka Hijau Bagi kehidupan di masyarakat agar seimbang dengan pembangunan yang terus di lakukan di kota Palembang
Penelitian ini mengkaji tentang Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan faktor Penghambat dalam implementasinya oleh dinas terkait. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, tehnik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tingkatan Administratif Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendaptkan apreasiasi oleh pemerintah kota Palembang dengan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Peraturan Walikota Palembang No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang, namun dalam tingkatan implementasi Penyediaan Ruang terbuka hijau di kota Palembang masih sangat minim. Hal ini, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka 7,584% yang hanya di Miliki dari 30% yang harus wajib dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan perhatian baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelolah maupun mengembangkan RTH Khusus nya Taman. Hal ini disebabkan karena lemahnya komunikasi yang terjalin, keterbatasan sumberdaya, disposisi yang melemahkan tindakan implementor, dan struktur birokrasi yang masih membutuhkan koordinasi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik di dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan dinas DPRKP agar lebih transparan dan sosialisasi ke masyarakat mengenai bahwa pentingnya Ruang Terbuka Hijau Bagi kehidupan di masyarakat agar seimbang dengan pembangunan yang terus di lakukan di kota Palembang
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
