Peran Pers Dalam Upaya Memberantas
Tindakan Pidana Korupsi Di Indonesia
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
Author
JEBARU, Tarsisius
Subject
HJ Public Finance
Datestamp
2021-09-07 07:40:21
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peran pers dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek yang diteliti adalah peran pers dalam upaya memberantas tindakan pidana korupsi di Indonesia.Dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia, pers dapat memanfaatkan kebebasannya yang telah dijamin Undang-Undang No.40Tahun 1999 tentang pers. Kebebasan pers yang telah dijamin Undang-Undang ini didukung pula dengan kenyataan bahwa pers di negara demokrasi ditempatkan sebagai pilar keempat setelah; eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuatan lain dari pers dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ialah adanya kemampuan untuk mengiring opini publik. Pers dapat dengan mudah mengangkat seseorang menjadi terkenal, membantunya mencapai tampuk kekuasan sekaligus menurunkan secara tidak langsung dari takhta kekuasaannya itu.Inilah alasan fundamental yang menjadikan pers di Indonesia dapat diandalkan dalam upaya minimalisasi masalah korupsi di negeri ini. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran pers dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan pers apabila pers di Indonesia secara profesional menjalankan tugasnya setiap hari.Ada empat point penting yang dapat dilakukan pers dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, pers dapat menyebarkan kasus korupsi secara terus menerus di tengah masyarakat Indonesia sehingga mempermalukan pelaku dan di saat yang sama mampu meruntuhkan pemimpin yang korup. Kedua, menjadikan media sebagai media edukasi politik agar masyarakat mampu memilih pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab.Ketiga, pers dapat dijadikan pengontrol kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Keempat, pers dapat menciptakan transparansi dalam pengalokasian APBN/APBD serta turutmemberitakan secara terbuka tender-tender proyek pembangunan agar masyarakat dapatmengontrol pengelolaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peran pers dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek yang diteliti adalah peran pers dalam upaya memberantas tindakan pidana korupsi di Indonesia.Dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia, pers dapat memanfaatkan kebebasannya yang telah dijamin Undang-Undang No.40Tahun 1999 tentang pers. Kebebasan pers yang telah dijamin Undang-Undang ini didukung pula dengan kenyataan bahwa pers di negara demokrasi ditempatkan sebagai pilar keempat setelah; eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuatan lain dari pers dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ialah adanya kemampuan untuk mengiring opini publik. Pers dapat dengan mudah mengangkat seseorang menjadi terkenal, membantunya mencapai tampuk kekuasan sekaligus menurunkan secara tidak langsung dari takhta kekuasaannya itu.Inilah alasan fundamental yang menjadikan pers di Indonesia dapat diandalkan dalam upaya minimalisasi masalah korupsi di negeri ini. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran pers dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan pers apabila pers di Indonesia secara profesional menjalankan tugasnya setiap hari.Ada empat point penting yang dapat dilakukan pers dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, pers dapat menyebarkan kasus korupsi secara terus menerus di tengah masyarakat Indonesia sehingga mempermalukan pelaku dan di saat yang sama mampu meruntuhkan pemimpin yang korup. Kedua, menjadikan media sebagai media edukasi politik agar masyarakat mampu memilih pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab.Ketiga, pers dapat dijadikan pengontrol kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Keempat, pers dapat menciptakan transparansi dalam pengalokasian APBN/APBD serta turutmemberitakan secara terbuka tender-tender proyek pembangunan agar masyarakat dapatmengontrol pengelolaannya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
