Politik Pembangunan: Sebagai Upaya untuk Meminimalisasi Ketidakadilan Gender di Indonesia
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
Author
ANGGU, Kristoforus
Subject
B Philosophy (General)
Datestamp
2021-09-01 04:19:07
Abstract :
Penelitian dalam tulisan ilmiah ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan ambivalensi tradisi budaya, (2) menjelaskan konsep politik pembangunan sebagai upaya pembebasan perempuan dari penderitaan, (3) menjelaskan urgensi partisipasi politik dalam usaha untuk meminimalisasi ketidakadilan gender di Indonesia. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini ialah kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji dapat disimpulkan bahwa tradisi budaya patriarkat merupakan akar kuat dari timbulnya ketidakadilan gender dalam ruang publik di Indonesia. Dominasi kaum patriarki dalam politik pembangunan sangat dominan sedangkan kaum perempuan tidak lebih dari sekedar pelengkap. Hak dan kebebasan kaum perempuan sering kali dibatasi bahkan dihilangkan sehingga membuat kaum perempuan tidak bisa mengembangkan potensi dan kemampuan manusiawinya dalam ruang publik seperti laki-laki. Penindasan dan diskriminasi itu pada akhirnya berdampak pada penderitaan bagi kaum perempuan. Ada pun usaha untuk membebaskan kaum perempuan dari penderitaan akibat ketidakadilan itu ialah pembangunan manusia (human costs) lewat politik pembangunan. Dalam arti bahwa semua usaha dan upaya pembangunan dimulai dari manusia yang akan menjadi subjek dalam pembangunan. Dengan kata lain pembangunan mendahulukan mereka yang selama ini tertindas yaitu kaum perempuan, karena merekalah yang menderita dan paling mengerti keseluruhan kondisi hidupnya. Hal ini bertujuan agar kaum perempuan bisa menjadi subjek yang otonom dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi jalan yang urgen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sebagai usaha meminimalisasi ketidakadilan gender.
Penelitian dalam tulisan ilmiah ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan ambivalensi tradisi budaya, (2) menjelaskan konsep politik pembangunan sebagai upaya pembebasan perempuan dari penderitaan, (3) menjelaskan urgensi partisipasi politik dalam usaha untuk meminimalisasi ketidakadilan gender di Indonesia. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini ialah kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji dapat disimpulkan bahwa tradisi budaya patriarkat merupakan akar kuat dari timbulnya ketidakadilan gender dalam ruang publik di Indonesia. Dominasi kaum patriarki dalam politik pembangunan sangat dominan sedangkan kaum perempuan tidak lebih dari sekedar pelengkap. Hak dan kebebasan kaum perempuan sering kali dibatasi bahkan dihilangkan sehingga membuat kaum perempuan tidak bisa mengembangkan potensi dan kemampuan manusiawinya dalam ruang publik seperti laki-laki. Penindasan dan diskriminasi itu pada akhirnya berdampak pada penderitaan bagi kaum perempuan. Ada pun usaha untuk membebaskan kaum perempuan dari penderitaan akibat ketidakadilan itu ialah pembangunan manusia (human costs) lewat politik pembangunan. Dalam arti bahwa semua usaha dan upaya pembangunan dimulai dari manusia yang akan menjadi subjek dalam pembangunan. Dengan kata lain pembangunan mendahulukan mereka yang selama ini tertindas yaitu kaum perempuan, karena merekalah yang menderita dan paling mengerti keseluruhan kondisi hidupnya. Hal ini bertujuan agar kaum perempuan bisa menjadi subjek yang otonom dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi jalan yang urgen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sebagai usaha meminimalisasi ketidakadilan gender.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
