ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara
Author
Leonardo Tanaka (STUDENT ID : )
(LECTURER ID : 0729038903)
(LECTURER ID : 0729038903)
Subject
HK Accounting
Datestamp
2022-12-20 01:55:09
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Jombang, guna memperoleh informasi mengenai ketergantungan Daerah Kabupaten Jombang kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, fokus penelitian ini adalah Desentralisasi fiskal yang dilihat dengan rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah, Sumbangan Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan penerapan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi PAD terhadap TPD berkisar 16-20%, kontribusi BHPBP terhadap TPD Berkisar 2-5%, Serta kontribusi SD terhadap TPD adalah 0% dikarenakan Kabupaten Jombang tidak memiliki SD. Sedangkan kemampuan pendapatan PAD + BHPBP + SD dibandingkan TPD berkisar 20-23%. Sehingga, berdasarkan kriteria tolak ukur derajat desentralisasi fiskal, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dikategorikan ?Cukup?. Kata kunci: Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Jombang, guna memperoleh informasi mengenai ketergantungan Daerah Kabupaten Jombang kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, fokus penelitian ini adalah Desentralisasi fiskal yang dilihat dengan rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah, Sumbangan Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan penerapan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi PAD terhadap TPD berkisar 16-20%, kontribusi BHPBP terhadap TPD Berkisar 2-5%, Serta kontribusi SD terhadap TPD adalah 0% dikarenakan Kabupaten Jombang tidak memiliki SD. Sedangkan kemampuan pendapatan PAD + BHPBP + SD dibandingkan TPD berkisar 20-23%. Sehingga, berdasarkan kriteria tolak ukur derajat desentralisasi fiskal, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dikategorikan ?Cukup?. Kata kunci: Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
