Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
Total View This Week7
Total View This Week7
Institusion
Universitas Trisakti
Author
Anastasia Viebie
Subject
Administrative law
Datestamp
2021-10-21 00:00:00
Abstract :
Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat DPR merupakan perwujudan demokrasi rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Adakalanya anggota DPR atau calon anggota DPR yang telah memenangkan pemilu meninggal dunia maka posisinya dapat digantikan oleh orang lain melalui prosedur Penggantian Antar Waktu PAW sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku Kenyatannya untuk menentukan pengganti PAW calon anggota DPR tersebut justru menimbulkan polemik Polemik tersebut seringkali terjadi antara KPU dengan Partai Politik Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1 Bagaimanakah mekanisme pergantian antar waktu Anggota DPR RI menurut peraturan perundangundangan di bidang Pemilihan Umum 2 Apakah kewenangan KPU dalam menentukan Harun Masiku sebagai Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu telah sesuai dengan UndangUndang No 7 Tentang Pemilihan Umum Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu PAW yang termuat dalam berbagai peraturan perundangundangan menyebutkan penentuan calon pengganti anggota DPRDPRD berasal dari partai yang sama yang ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara sah terbanyak berikutnya di Dapil yang sama Kewenangan KPU dalam menentukan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Pengantian Antar Waktu PAW telah sesuai dengan Pasal 426 ayat 3 UndangUndang Pemilihan Umum sedangkan upaya untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI Pengantian Antar Waktu PAW tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan UndangUndang Pemilihan Umum
Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat DPR merupakan perwujudan demokrasi rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Adakalanya anggota DPR atau calon anggota DPR yang telah memenangkan pemilu meninggal dunia maka posisinya dapat digantikan oleh orang lain melalui prosedur Penggantian Antar Waktu PAW sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku Kenyatannya untuk menentukan pengganti PAW calon anggota DPR tersebut justru menimbulkan polemik Polemik tersebut seringkali terjadi antara KPU dengan Partai Politik Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1 Bagaimanakah mekanisme pergantian antar waktu Anggota DPR RI menurut peraturan perundangundangan di bidang Pemilihan Umum 2 Apakah kewenangan KPU dalam menentukan Harun Masiku sebagai Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu telah sesuai dengan UndangUndang No 7 Tentang Pemilihan Umum Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu PAW yang termuat dalam berbagai peraturan perundangundangan menyebutkan penentuan calon pengganti anggota DPRDPRD berasal dari partai yang sama yang ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara sah terbanyak berikutnya di Dapil yang sama Kewenangan KPU dalam menentukan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Pengantian Antar Waktu PAW telah sesuai dengan Pasal 426 ayat 3 UndangUndang Pemilihan Umum sedangkan upaya untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI Pengantian Antar Waktu PAW tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan UndangUndang Pemilihan Umum
File :
2020_TA_SHK_010001300028_Halaman-Judul.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Lembar-Pengesahan.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Bab-1_Pendahuluan.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Bab-5_Kesimpulan.pdf
2020_TA_SHK_010001300028_Daftar-Pustaka.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
