Pengaturan
Foreign Bribery Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Asas aut Dedere Aut
Judicare
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
SIRAIT, APRIANDI
Subject
Datestamp
2024-05-29 08:30:34
Abstract :
Hasil penelitian ini menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi korupsi dalam bentuk Foreign Bribery ke dalam hukum positif indonesia. Peneliti menemukan bahwa banyaknya pejabat asing melakukan korupsi dalam bentuk Foreign Bribery kepada pejabat indonesia saat melakukan bisnis dan investasi di indonesia. Apabila ditinjau berdasarkan asas internasional Aut Dedere Aut Judicare yaitu dimana setiap negara memiliki hak untuk menuntut dan mengadili perilaku kejahatan transnasional, terlebih mengingat indonesia telah meratifikasi konvensi UNCAC harusnya dapat menjadi payung hukum bagi indonesia dalam penerapan kriminalisasi Foreign Bribery. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik dengan negara lain yang sudah mengatur dan mengadopsi Foreign Bribery serta hasil dari Perbandingan tersebut memiliki signifikansi penting dalam merumuskan regulasi terkait pemberian suap kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis-normatif yang memfokuskan pada pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia perlu untuk mengimplementasikan peraturan yang secara mandatory offences untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengendalikan dan mencegah korupsi. Tanpa mengadopsi korupsi dalam bentuk Foreign Bribery ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan sulit bagi penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga mengadili apabila terdapat pejabat publik asing yang melakukan penyuapan terhadap pejabat indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi korupsi dalam bentuk Foreign Bribery ke dalam hukum positif indonesia. Peneliti menemukan bahwa banyaknya pejabat asing melakukan korupsi dalam bentuk Foreign Bribery kepada pejabat indonesia saat melakukan bisnis dan investasi di indonesia. Apabila ditinjau berdasarkan asas internasional Aut Dedere Aut Judicare yaitu dimana setiap negara memiliki hak untuk menuntut dan mengadili perilaku kejahatan transnasional, terlebih mengingat indonesia telah meratifikasi konvensi UNCAC harusnya dapat menjadi payung hukum bagi indonesia dalam penerapan kriminalisasi Foreign Bribery. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik dengan negara lain yang sudah mengatur dan mengadopsi Foreign Bribery serta hasil dari Perbandingan tersebut memiliki signifikansi penting dalam merumuskan regulasi terkait pemberian suap kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis-normatif yang memfokuskan pada pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia perlu untuk mengimplementasikan peraturan yang secara mandatory offences untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengendalikan dan mencegah korupsi. Tanpa mengadopsi korupsi dalam bentuk Foreign Bribery ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan sulit bagi penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga mengadili apabila terdapat pejabat publik asing yang melakukan penyuapan terhadap pejabat indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
