Penerapan Fraud Audit Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan dan Pengendalian Piutang Pada PT X, Di Surabaya
Total View This Week0

Institusion

Universitas Surabaya

Author

Auly, Yuni

Subject

HF5601 Accounting 

Datestamp

2013-12-13 02:25:22 

Abstract :
Dewasa ini, semakin banyak terjadi kasus kecurangan di dalam suatu badan usaha akibat lemahnya sistem pengendalian internal. Pihak manajemen akan dapat memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian internal tersebut untuk melakukan kecurangan yang merugikan badan usaha. Dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi tersebut dapat menggunakan fraud auditing. Ada empat tahap yang harus dilakukan fraud auditor dalam mengidentifikasikan kecurangan dalam badan usaha, yaitu : (1) Tahap problem recognition and evaluation, yaitu auditor mengumpulkan dan mendokumentasikan data yang berkaitan dengan situasi fraud yang potensial yang ada dan mungkin terjadi; (2) Tahap review planning, yaitu auditor dengan mendasarkan pada praduga pada tahap pertama menyusun program audit; (3) Tahap evidence collection and communication of result, yaitu pengumpulan bukti dokumenter, bukti fisik, footing atau cross footing, yang diperoleh dari kertas kerja; (4) Tahap analisis hasil fraud auditing dan rekomendasi, yaitu analisa bukti-bukti yang dikumpulkan pada tahap ketiga dan saran untuk perbaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa badan usaha belum memiliki struktur organisasi dengan pemisahan fungsi yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penggabungan fungsi operasional dan fungsi otorisasi/pengawasan oleh bagian administrasi penjualan. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya pengawasan yang lemah terhadap penerimaan hasil tagihan dan sebagian besar bukti pesanan pelanggan tidak terdapat tandatangan pelanggan yang bersangkutan. Hal ini semakin mendorong peluang terjadinya fraud (kecurangan) dalam badan usaha. Akibat perangkapan fungsi tersebut, maka ada kemungkinan bagi pelanggan yang kemungkinan piutang tak tertagihnya tinggi untuk disetujui pesanannya, dan jika pada akhirnya pelanggan tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka akan berakibat kerugian bagi badan usaha. Pengawasan yang lemah terhadap penerimaan hasil tagihan dapat memberikan kesempatan bagi kasir untuk menunda pembuatan BBM/BKM dan menunda penyetoran hasil tagihan ke bank. Dan pada masa penundaan tersebut, kasir memiliki peluang untuk menggunakan hasil tagihan tersebut untuk kepentingannya sendiri untuk sementara waktu. Tidak terdapatnya tandatangan pada bukti pesanan pelanggan juga dapat menyebabkan kerugian bagi badan usaha, jika pelanggan yang bersangkutan ternyata membatalkan/mengingkari pesanannya, padahal pesanan tersebut telah diproduksi. Dengan rekomendasi yang disarankan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi badan usaha untuk mencegah kerugian yang lebih besar.