Analisis Dampak Personnel and Cultural Control yang Diterapkan Dit Potsda Ditjen Pothan Dephan Terhadap Pegawai dalam Hubungannya dengan Nilai Organisasi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Surabaya
Author
Noviady, Ruddy
Subject
HF5601 Accounting
Datestamp
2014-03-08 03:07:12
Abstract :
KEBIJAKAN untuk mewujudkan birokrasi yang "netral" dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan. Terlebih jika diingat bahwa pegawai negeri -- sebagai aparat birokrasi -- selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi masyarakat. Sehingga kepada kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi harus mengabdikan diri. Aparat birokrasi memang sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang diandalkan mampu mengubah citra "minta dilayani", menjadi "melayani" secara teoretis ada pada pegawai negeri yang berada pada tataran manajerial tingkat menengah ke bawah. Seperti para kepala dinas, kepala unit pelayanan, camat, kepala biro di pusat maupun di daerah, dan lain-lain. Perlu adanya alat pengendali bagi aparat birokrasi dalam menggunakan kekuasaannya, yang tidak saja bersifat normatif, tetapi juga legalistik. Alat pengendali ini antara lain berupa pembudayaan disiplin kerja dan pengawasan melekat, fungsionalisasi unit-unit kerja, revitalisasi pegawai dengan memberikan motivasi kerja yang memadai, pembenahan etika kerja, dan sebagainya, termasuk penerapan pengadilan tata usaha negara secara benar dan profesional. Oleh karena itu, Dephan sebagai sebuah instansi menerapkan personnel and cultural control agar bisa tercapainya visi dan misi sebagai organisasi sektor publik. Jadi karyawan terlatih dan terbiasa untuk melakukan setiap tindakan dengan benar. Tujuan diterapkannya Personnel and cultural control agar bisa mempengaruhi nilai organisasi yaitu terhadap peegawai dalam bertindak dan berperilaku.
KEBIJAKAN untuk mewujudkan birokrasi yang "netral" dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan. Terlebih jika diingat bahwa pegawai negeri -- sebagai aparat birokrasi -- selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi masyarakat. Sehingga kepada kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi harus mengabdikan diri. Aparat birokrasi memang sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang diandalkan mampu mengubah citra "minta dilayani", menjadi "melayani" secara teoretis ada pada pegawai negeri yang berada pada tataran manajerial tingkat menengah ke bawah. Seperti para kepala dinas, kepala unit pelayanan, camat, kepala biro di pusat maupun di daerah, dan lain-lain. Perlu adanya alat pengendali bagi aparat birokrasi dalam menggunakan kekuasaannya, yang tidak saja bersifat normatif, tetapi juga legalistik. Alat pengendali ini antara lain berupa pembudayaan disiplin kerja dan pengawasan melekat, fungsionalisasi unit-unit kerja, revitalisasi pegawai dengan memberikan motivasi kerja yang memadai, pembenahan etika kerja, dan sebagainya, termasuk penerapan pengadilan tata usaha negara secara benar dan profesional. Oleh karena itu, Dephan sebagai sebuah instansi menerapkan personnel and cultural control agar bisa tercapainya visi dan misi sebagai organisasi sektor publik. Jadi karyawan terlatih dan terbiasa untuk melakukan setiap tindakan dengan benar. Tujuan diterapkannya Personnel and cultural control agar bisa mempengaruhi nilai organisasi yaitu terhadap peegawai dalam bertindak dan berperilaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
