Penerapan Fraud Audit untuk Mendeteksi Kecurangan yang Terjadi dalam Siklus Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT X di Surabaya
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Surabaya
Author
., Mariani
Subject
HF5601 Accounting
Datestamp
2014-03-10 10:38:50
Abstract :
PT "X" merupakan badan usaha yang bergerak di bidang mebel berpusat di Bandung sedangkan cabangnya berada di Surabaya. Aktivitas penjualan pada PT "X" sangat rawan terjadi kecurangan, sehingga untuk mendeteksi fraud tersebut, maka diterapkan fraud auditing/audit kecurangan. Audit ini sangat berguna untuk mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada struktur pengendalian internal badan usaha dan mendeteksi kecurangan yang timbul akibat kelemahan struktur pengendalian internal yang diterapkan, serta memberikan solusi untuk memperbaiki struktur tersebut. Data-data badan usaha yang diperlukan meliputi gambaran umum, struktur organisasi dan prosedur penjualan serta penagihan piutang. Metode pengambilan data meliputi wawancara, observasi, kuesioner, investigasi, interogasi dan penelusuran ke dokumen-dokumen yang mendukung. Dari hasil pemeriksaan telah terjadi pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan. Akan tetapi masih adanya penggabungan fungsi, yaitu fungsi operasional dan fungsi otorisasi. Struktur pengendalian internal PT "X" dapat dikatakan kurang efektif karena masih banyak timbul kecurangan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal badan usaha. Diantaranya adalah kemungkinan terjadinya fraud pada bagian distribusi (yang merangkap fungsi operasional dan otorisasi) yang menyebabkan longgarnya penetapan plafond kredit customer yang mengakibatkan bad debt expenses customer akan semakin besar. Disamping itu, dengan tidak ditandatanganinya Surat Pesanan oleh pelanggan, akan berdampak adanya pembatalan pesanan tersebut secara tiba-tiba sehingga merugikan badan usaha (baik dari segi waktu maupun biaya). Demikian pula kelemahan pada kurangnya pengawasan terhadap hasil tagihan berupa uang kas tunai yang dapat menimbulkan terjadinya lapping. Rekomendasi yang dibuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ini adalah dengan cara pembatasan wewenang bagian distribusi, dalam arti bahwa fungsi otorisasi yang selama ini diembannya harus dilepaskan dari kewenangannya. Selain itu untuk menghindari terjadinya pembatalan/pengingkaran order oleh customer, hendaknya badan usaha hanya menyetujui/memproduksi Surat Pesanan yang terdapat tanda tangan customer saja. Badan usaha juga harus memperbaiki prosedur penyerahan uang kas secara tunai dimana kasir harus menyerahkan Daftar Penagihan ke bagian akuntansi untuk dicek kebenarannya bersamaan dengan diserahkannya BBM, BKM, uang tunai serta cek/giro.
PT "X" merupakan badan usaha yang bergerak di bidang mebel berpusat di Bandung sedangkan cabangnya berada di Surabaya. Aktivitas penjualan pada PT "X" sangat rawan terjadi kecurangan, sehingga untuk mendeteksi fraud tersebut, maka diterapkan fraud auditing/audit kecurangan. Audit ini sangat berguna untuk mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada struktur pengendalian internal badan usaha dan mendeteksi kecurangan yang timbul akibat kelemahan struktur pengendalian internal yang diterapkan, serta memberikan solusi untuk memperbaiki struktur tersebut. Data-data badan usaha yang diperlukan meliputi gambaran umum, struktur organisasi dan prosedur penjualan serta penagihan piutang. Metode pengambilan data meliputi wawancara, observasi, kuesioner, investigasi, interogasi dan penelusuran ke dokumen-dokumen yang mendukung. Dari hasil pemeriksaan telah terjadi pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan. Akan tetapi masih adanya penggabungan fungsi, yaitu fungsi operasional dan fungsi otorisasi. Struktur pengendalian internal PT "X" dapat dikatakan kurang efektif karena masih banyak timbul kecurangan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal badan usaha. Diantaranya adalah kemungkinan terjadinya fraud pada bagian distribusi (yang merangkap fungsi operasional dan otorisasi) yang menyebabkan longgarnya penetapan plafond kredit customer yang mengakibatkan bad debt expenses customer akan semakin besar. Disamping itu, dengan tidak ditandatanganinya Surat Pesanan oleh pelanggan, akan berdampak adanya pembatalan pesanan tersebut secara tiba-tiba sehingga merugikan badan usaha (baik dari segi waktu maupun biaya). Demikian pula kelemahan pada kurangnya pengawasan terhadap hasil tagihan berupa uang kas tunai yang dapat menimbulkan terjadinya lapping. Rekomendasi yang dibuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ini adalah dengan cara pembatasan wewenang bagian distribusi, dalam arti bahwa fungsi otorisasi yang selama ini diembannya harus dilepaskan dari kewenangannya. Selain itu untuk menghindari terjadinya pembatalan/pengingkaran order oleh customer, hendaknya badan usaha hanya menyetujui/memproduksi Surat Pesanan yang terdapat tanda tangan customer saja. Badan usaha juga harus memperbaiki prosedur penyerahan uang kas secara tunai dimana kasir harus menyerahkan Daftar Penagihan ke bagian akuntansi untuk dicek kebenarannya bersamaan dengan diserahkannya BBM, BKM, uang tunai serta cek/giro.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
