Penegakan hukum tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah oleh polisi hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus pengelolaan kawasan hutan ilegal di hutan produksi Sungai Sembulan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Ernest Violita, (NIM. 4012011009)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-09-26 03:11:43
Abstract :
Tindak pidana menggunakan atau mengerjakan Kawasan hutan secara tidak sah adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak hutan seperti perambahan hutan, penebangan liar dan penebangan kayu ilegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengetahui proses penetapan status tersangka pelaku tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kasus pengelolaan kawasan hutan secara tidak sah sudah cukup baik karena sudah dilakukannya penegakan hukum dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Namun, terdapat faktor yang menjadi kendala Polisi Hutan dalam penegakan hukum antara lain dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana yang kurang memadai dan faktor masyarakat. Dalam proses penetapan status tersangka terhadap pelaku tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dengan melalui beberapa tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai penyerahan ke penuntut umum.
Tindak pidana menggunakan atau mengerjakan Kawasan hutan secara tidak sah adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak hutan seperti perambahan hutan, penebangan liar dan penebangan kayu ilegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengetahui proses penetapan status tersangka pelaku tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kasus pengelolaan kawasan hutan secara tidak sah sudah cukup baik karena sudah dilakukannya penegakan hukum dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Namun, terdapat faktor yang menjadi kendala Polisi Hutan dalam penegakan hukum antara lain dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana yang kurang memadai dan faktor masyarakat. Dalam proses penetapan status tersangka terhadap pelaku tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dengan melalui beberapa tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai penyerahan ke penuntut umum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
