Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Bangka Selatan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Nora Larasati, (NIM. 5022011005)
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2024-10-03 00:59:38
Abstract :
Keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan mempengaruhi dinamika politik dan keterlibatan perempuan dalam proses politik didaerah Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan dan Faktor-faktor yang dihadapi KPU dan Partai Politik dalam mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik setelah keputusan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi oleh Pitkin (1967). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat mendukung informasi primer. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU, Caleg perempuan, partai koalisi dan masyarakat sebagai pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan seperti menunjukkan adanya perkembanganDaftar Calon Tetap (DCT) keterwakilan perempuan pasca putusan MahkamahAgung, serta faktor-faktor Komisi Pemilihan Umum dalam mendorong partai politik keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan. Tingkatan perempuan harus memiliki kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentangPencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah terpenuhi yangdimana itu wajib bagi partai politik bahwa perempuan itu harus minimal 30% atau bahkan bisa lebih dari itu (Mahkamah Agung, 2023). Kehadiran perempuan tersebutadalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia politik. Sebagai perwujudan Affirmative Action, kedudukan perempuan sebagai wakil perempuan dalam anggota dewan berperan penting dalam partisipasi pembentukan kebijakan pemerintah dan rancangan Undang-Undang terkait dengan permasalahanyang sedang dihadapi di Bangka Selatan. Selain itu, dalam upaya menolong keterwakilan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bangka Selatan mengadakan program pendidikan politik dan sosialisasiyang ditujukan khusus untuk perempuan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang pentingnya partisipasipolitik serta memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasiaktif dalam pemilu.
Keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan mempengaruhi dinamika politik dan keterlibatan perempuan dalam proses politik didaerah Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan dan Faktor-faktor yang dihadapi KPU dan Partai Politik dalam mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik setelah keputusan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi oleh Pitkin (1967). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat mendukung informasi primer. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU, Caleg perempuan, partai koalisi dan masyarakat sebagai pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan seperti menunjukkan adanya perkembanganDaftar Calon Tetap (DCT) keterwakilan perempuan pasca putusan MahkamahAgung, serta faktor-faktor Komisi Pemilihan Umum dalam mendorong partai politik keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan. Tingkatan perempuan harus memiliki kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentangPencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah terpenuhi yangdimana itu wajib bagi partai politik bahwa perempuan itu harus minimal 30% atau bahkan bisa lebih dari itu (Mahkamah Agung, 2023). Kehadiran perempuan tersebutadalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia politik. Sebagai perwujudan Affirmative Action, kedudukan perempuan sebagai wakil perempuan dalam anggota dewan berperan penting dalam partisipasi pembentukan kebijakan pemerintah dan rancangan Undang-Undang terkait dengan permasalahanyang sedang dihadapi di Bangka Selatan. Selain itu, dalam upaya menolong keterwakilan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bangka Selatan mengadakan program pendidikan politik dan sosialisasiyang ditujukan khusus untuk perempuan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang pentingnya partisipasipolitik serta memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasiaktif dalam pemilu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
