Penegakan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
Total View This Week0

Institusion

Universitas Bangka Belitung

Author

Hilarica Evelina Tampubolon, (NIM.4011311056)

Subject

K Law (General) 

Datestamp

2019-03-08 08:56:13 

Abstract :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan usaha dan kegiatan. Karena dalam suatu pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk terpeliharanya kelestarian fungsi ekologis terhadap lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekekatan yuridis empiris. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan di Kota Pangkalpinang adalah dengan memberikan sanksi teguran serta membuat kembali analisis mengenai dampak lingkungannya. sanksi tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah dengan membuat kembali dokumen lingkungannya. Peran Pemerintah dalam mengatasi Pelaku Usaha yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam tanggung jawab terhadap lingkungan adalah meningkatkan program kerja, mampu menangani permasalahan lingkungan dimulai dari pelaksanaan pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penyelamatan lingkungan 

File :
Hal Depan.pdf
Bab-1.pdf
Bab-2.pdf
Bab-3.pdf
Bab-4.pdf
Daftar Pustaka.pdf
Lampiran.pdf