Pengaturan roya partial hak tanggungan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Irza Dwi Agustin, (NIM. 4011411057)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2019-06-10 07:03:46
Abstract :
Roya partial merupakan kelembagaan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memungkinkan penyelesaian secara praktis terhadap bagian benda jaminan apabila telah dilunas sebagian sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya, dengan demikian sungguhpun roya partial didalam undang-undang Rumah susun, tetapi dapat diterapkan pula untuk menyelesaikan masalah roya partial diluar rumah susun. Peraturan perundang-undangan dalam pengaturan roya partial memiliki pertentangan dalam penerapannya. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti peraturan mana yang harus diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan roya partial hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengaturan roya partial aturan yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini dikarenakan dalam pertentangan yang ada di peraturan perundangan-undangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, kedudukan Undang-Undang lebih tinggi derajat nya yang mana hal ini sesuai dengan asas hukum tentang berlakunya Undang-Undang yaitu asas lex superior derogate legi inferior. Oleh sebab itu, adanya pertentang peraturan perundang-undangan ini pemerintah harus melakukan revisi terhadap peraturan tersebut
Roya partial merupakan kelembagaan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memungkinkan penyelesaian secara praktis terhadap bagian benda jaminan apabila telah dilunas sebagian sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya, dengan demikian sungguhpun roya partial didalam undang-undang Rumah susun, tetapi dapat diterapkan pula untuk menyelesaikan masalah roya partial diluar rumah susun. Peraturan perundang-undangan dalam pengaturan roya partial memiliki pertentangan dalam penerapannya. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti peraturan mana yang harus diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan roya partial hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengaturan roya partial aturan yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini dikarenakan dalam pertentangan yang ada di peraturan perundangan-undangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, kedudukan Undang-Undang lebih tinggi derajat nya yang mana hal ini sesuai dengan asas hukum tentang berlakunya Undang-Undang yaitu asas lex superior derogate legi inferior. Oleh sebab itu, adanya pertentang peraturan perundang-undangan ini pemerintah harus melakukan revisi terhadap peraturan tersebut
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
