Pertanggungjawaban penyedia jasa layanan perawatan gigi ilegal
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Rafa Rachma Safira, (NIM. 4011711104)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-06-08 02:36:08
Abstract :
Maraknya penyedia jasa layanan perawatan gigi yang tidak memiliki izin dan bertindak di luar kewenangannya yang sering menyebabkan luka dan sakitnya seseorang diakibatkan karena metode penanganan singkat dan tak berdasar yang dilakukan saat melakukan tindakan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bentuk tindak pidana yang dilakukan penyedia jasa layanan perawatan gigi ilegal tersebut seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, veneer, scalling, dan, bleaching gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi, tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Pengaturan hukum pidana terhadap penyedia perawatan gigi ilegal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Maraknya penyedia jasa layanan perawatan gigi yang tidak memiliki izin dan bertindak di luar kewenangannya yang sering menyebabkan luka dan sakitnya seseorang diakibatkan karena metode penanganan singkat dan tak berdasar yang dilakukan saat melakukan tindakan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bentuk tindak pidana yang dilakukan penyedia jasa layanan perawatan gigi ilegal tersebut seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, veneer, scalling, dan, bleaching gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi, tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Pengaturan hukum pidana terhadap penyedia perawatan gigi ilegal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
