Implementasi fungsi pengawasan pasar menurut pasal 42 peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 di kota Pangkalpinang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Elsa Putri Savira, (NIM. 4011711036)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-06-06 04:41:05
Abstract :
Pengawasan sebuah pasar wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat oleh lembaga pemerintahan kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.Tujuan dari penelitian; Pertama, Untuk mengetahui implementasi dari fungsi pengawasan pasar menurut Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Kedua, untuk mengetahui dan menambah wawasan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi dari pengawasan Pasar Rakyat di Pangkalpinang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa: implementasi fungsi pengawasan pasar menurut Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 di kota Pangkalpinang sudah berjalan dengan semestinya. Yang dimana, Walikota Pangkalpinang sudah melakukan pengawasan terhadap pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pasar dengan dibantu oleh Inspektorat yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam melakukan pengawasan serta melimpahkan kewenangan pengawasan pasar kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPT Pasar dengan cara memberikan data yang akurat setiap tahun terkait dengan pengawasan pasar tersebut .
Pengawasan sebuah pasar wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat oleh lembaga pemerintahan kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.Tujuan dari penelitian; Pertama, Untuk mengetahui implementasi dari fungsi pengawasan pasar menurut Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Kedua, untuk mengetahui dan menambah wawasan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi dari pengawasan Pasar Rakyat di Pangkalpinang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa: implementasi fungsi pengawasan pasar menurut Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 di kota Pangkalpinang sudah berjalan dengan semestinya. Yang dimana, Walikota Pangkalpinang sudah melakukan pengawasan terhadap pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pasar dengan dibantu oleh Inspektorat yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam melakukan pengawasan serta melimpahkan kewenangan pengawasan pasar kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPT Pasar dengan cara memberikan data yang akurat setiap tahun terkait dengan pengawasan pasar tersebut .
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
