Implementasi surat edaran nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 terhadap pelayanan publik di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Muhammad Fahriza Pratama, (NIM. 4011711052)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-08-05 01:44:22
Abstract :
Lahirlah Surat Edaran Nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 dilatarbelakangi dengan maraknya Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam hal ini mempengaruhi pelayanan publik. Oleh karena itu agar Covid-19 tidak menyebar maka diperlukan aturan-aturan dalam melaksanakan pelayanan publik tiap-tiap dinas di Indonesia. Salah satunya diberlakukan Surat Edaran Nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 yang mengatur pembagian waktu kerja pegawai di Kantor Dinas yang salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi, terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran tersebut ditemukan penghambat-penghambat dalam proses penyelesaian pelayanan publik, hal tersebut menjadi dampak yang harus dirasakan oleh masyarakat umumnya masyarakat Kota Pangkalpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak-dampak yang terjadi kepada masyarakat tersebut dengan diberlakukannya Surat Edaran Nomor: 800/219/BKPSDMD/VIII/2021 bagaimana implementasi dari Surat Edaran Nomor : 800/219/BKPSDMD/VIII/2021 dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan hasil wawancara dengan narasumber dan quisioner yang diberikan kepada masyarakat sebagai data. Hasil yang diperoleh dari penelitian Implementasi Surat Edaran Nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah implementasi tersebut telah terlaksanakan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dikarenakan dengan adanya Surat Edaran tersebut menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Kemudian, terhadap hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik seperti mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapatkan pemenuhan pelayanan dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas tidak diperoleh oleh masyarakat dikarenakan adanya pembagian waktu kerja dan perubahan standart operasional pelaksana (SOP) dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pangkalpinang.
Lahirlah Surat Edaran Nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 dilatarbelakangi dengan maraknya Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam hal ini mempengaruhi pelayanan publik. Oleh karena itu agar Covid-19 tidak menyebar maka diperlukan aturan-aturan dalam melaksanakan pelayanan publik tiap-tiap dinas di Indonesia. Salah satunya diberlakukan Surat Edaran Nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 yang mengatur pembagian waktu kerja pegawai di Kantor Dinas yang salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi, terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran tersebut ditemukan penghambat-penghambat dalam proses penyelesaian pelayanan publik, hal tersebut menjadi dampak yang harus dirasakan oleh masyarakat umumnya masyarakat Kota Pangkalpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak-dampak yang terjadi kepada masyarakat tersebut dengan diberlakukannya Surat Edaran Nomor: 800/219/BKPSDMD/VIII/2021 bagaimana implementasi dari Surat Edaran Nomor : 800/219/BKPSDMD/VIII/2021 dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan hasil wawancara dengan narasumber dan quisioner yang diberikan kepada masyarakat sebagai data. Hasil yang diperoleh dari penelitian Implementasi Surat Edaran Nomor 800/218/BKPSDMD/VIII/2021 Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah implementasi tersebut telah terlaksanakan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dikarenakan dengan adanya Surat Edaran tersebut menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Kemudian, terhadap hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik seperti mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapatkan pemenuhan pelayanan dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas tidak diperoleh oleh masyarakat dikarenakan adanya pembagian waktu kerja dan perubahan standart operasional pelaksana (SOP) dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pangkalpinang.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
