Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi kepulauan Bangka Belitung (studi kasus korupsi pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya di kepulauan Bangka Belitung)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Ummi Pertiwi, (NIM. 4011811025)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-08-19 06:27:56
Abstract :
Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dinilai tidak dilakukan sesuai prosedur pada KUHAP. Terdapat kekeliruan dalam proses mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Hal ini didasari oleh surat perintah penyidikan yang diterbitkan bersamaan dengan surat penetapan tersangka, surat pemberitahuan penyidikan diterbitkan setelah tersangka ditetapkan, tindakan penyitaan tidak dilakukan dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta untuk mengetahui hambatan penyidik pada penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP. Namun untuk mendapatkan alat bukti surat melalui penyitaan belum sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena penyitaan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri dilakukan tidak dalam keadaan mendesak. Kemudian hambatan yang dialami penyidik yaitu saksi yang tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan dan tempat terjadinya tindak pidana berada di Pulau Belitung sehingga mengharuskan penyidik ke luar kota, hal ini membutuhkan dana operasional yang lebih.
Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dinilai tidak dilakukan sesuai prosedur pada KUHAP. Terdapat kekeliruan dalam proses mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Hal ini didasari oleh surat perintah penyidikan yang diterbitkan bersamaan dengan surat penetapan tersangka, surat pemberitahuan penyidikan diterbitkan setelah tersangka ditetapkan, tindakan penyitaan tidak dilakukan dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta untuk mengetahui hambatan penyidik pada penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP. Namun untuk mendapatkan alat bukti surat melalui penyitaan belum sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena penyitaan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri dilakukan tidak dalam keadaan mendesak. Kemudian hambatan yang dialami penyidik yaitu saksi yang tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan dan tempat terjadinya tindak pidana berada di Pulau Belitung sehingga mengharuskan penyidik ke luar kota, hal ini membutuhkan dana operasional yang lebih.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
