Efektivitas peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait aksi yang merusak fasilitas umum (studi kasus dinas tata kota Pangkalpinang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Andi Muhammad Yusuf, (NIM. 4011511004)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-09-15 07:38:43
Abstract :
Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni terkait dengan membangun fasilitas umum. Tetapi, fasilitas umum yang telah diberikan pemerintah daerah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini yaitu : pertama, untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait aksi yang merusak fasilitas umum di Kota Pangkalpinang; kedua untuk mengetahui apa yang menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait aksi yang merusak fasilitas umum di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil pembahasan, Pertama, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang ini belum berjalan dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya. utama. Tetapi ada pula penemuan aksi vandalisme yang dilakukan pada jalan raya, tembok milik pemerintah, taman, jembatan dan pagar milik warga. Vandalisme yang kerap ditemukan antara lain adalah berbentuk coretan-coretan yang dibuat dengan menggunakan cat semprot. Kedua, untuk faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi, sumber daya dan juga fasilitas.
Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni terkait dengan membangun fasilitas umum. Tetapi, fasilitas umum yang telah diberikan pemerintah daerah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini yaitu : pertama, untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait aksi yang merusak fasilitas umum di Kota Pangkalpinang; kedua untuk mengetahui apa yang menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait aksi yang merusak fasilitas umum di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil pembahasan, Pertama, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang ini belum berjalan dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya. utama. Tetapi ada pula penemuan aksi vandalisme yang dilakukan pada jalan raya, tembok milik pemerintah, taman, jembatan dan pagar milik warga. Vandalisme yang kerap ditemukan antara lain adalah berbentuk coretan-coretan yang dibuat dengan menggunakan cat semprot. Kedua, untuk faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi, sumber daya dan juga fasilitas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
