Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dalam perspektif good governance
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Romado, (NIM. 4011811052)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-04-05 01:53:53
Abstract :
Pembentukan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan tidak berdasarkan dengan prinsip-prinsip good governance dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Apakah dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Pangkal Buluh sesuai dengan asas keterbukaan? Kedua, Bagaimana implementasi good governance oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Pangkal Buluh? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan bersifat deskripttif analisis. Hasil dari penelitian ini pertama, dalam pembentukan peraturan desa di desa Pangkal Buluh, Pemerintah Desa menjalankan tugasnya tidak berdasarkan dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, implementasi good governance yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pangkal Buluh kurang maksimal masih terdapat kendala dari sarana dan prasarana maupun BPD itu sendiri.
Pembentukan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan tidak berdasarkan dengan prinsip-prinsip good governance dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Apakah dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Pangkal Buluh sesuai dengan asas keterbukaan? Kedua, Bagaimana implementasi good governance oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Pangkal Buluh? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan bersifat deskripttif analisis. Hasil dari penelitian ini pertama, dalam pembentukan peraturan desa di desa Pangkal Buluh, Pemerintah Desa menjalankan tugasnya tidak berdasarkan dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, implementasi good governance yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pangkal Buluh kurang maksimal masih terdapat kendala dari sarana dan prasarana maupun BPD itu sendiri.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
