Konflik pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan (studi pada penyelesaian konflik antara PT. Timah Dengan Petani Sawah Di Desa Tanjung Labu)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Umi Kalsum, (NIM. 5011711017)
Subject
HM Sociology
Datestamp
2023-05-24 08:12:04
Abstract :
Pertambangan merupakan sektor pendapatan negara di dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Namun di sisi lain mengakibatkan terjadinya konflik di level masyarakat. Keberadaan pertambangan ini menimbulkan masalah terutama merusak lingkungan serta dampak sosial bagi masyarakat maupun dari segi ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan bagaimana upaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik pertambangan antara PT. Timah dengan masyarakat petani sawah di desa Tanjung Labu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik menurut Alfred Lewis Coser. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik pertambangan timah antara PT. Timah dengan petani sawah pertama, tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu karena pemerintah tidak transparan dan akuntabel kepada masyarakat sehingga mereka menolak lahannya digarap. Kedua, adanya kelompok kepentingan pemegang kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pada masalah sistem pembagian hasil atau Fee yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan karena dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat petani sawah. Penelitian juga menemukan respon petani sawah bahwa ada sisi positif dan sisi negatif yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dengan keberadaan tambang di Desa Tanjung Labu yaitu perubahan mata pencaharian mereka yang pada awalnya sebagai petani beralih menjadi nelayan dan disintegrasi antara petani sawah dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan maka dilakukannya consensus yaitu perjanjian sistem Fee diberikan kepada Ketua Gabungan Kelompok Petani sebesar Rp.3.000;- Rp.4.000;/KG SN, disediakan alat-alat operasional dengan syarat masyarakat Desa yang menjadi penambangnya. Dengan terjalinnya hubungan interaksi atau komunikasi yang baik antara sesama masyarakat Desa Tanjung Labu, maka timbulnya solidaritas yang tinggi sesama masyarakat.
Pertambangan merupakan sektor pendapatan negara di dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Namun di sisi lain mengakibatkan terjadinya konflik di level masyarakat. Keberadaan pertambangan ini menimbulkan masalah terutama merusak lingkungan serta dampak sosial bagi masyarakat maupun dari segi ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan bagaimana upaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik pertambangan antara PT. Timah dengan masyarakat petani sawah di desa Tanjung Labu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik menurut Alfred Lewis Coser. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik pertambangan timah antara PT. Timah dengan petani sawah pertama, tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu karena pemerintah tidak transparan dan akuntabel kepada masyarakat sehingga mereka menolak lahannya digarap. Kedua, adanya kelompok kepentingan pemegang kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pada masalah sistem pembagian hasil atau Fee yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan karena dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat petani sawah. Penelitian juga menemukan respon petani sawah bahwa ada sisi positif dan sisi negatif yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dengan keberadaan tambang di Desa Tanjung Labu yaitu perubahan mata pencaharian mereka yang pada awalnya sebagai petani beralih menjadi nelayan dan disintegrasi antara petani sawah dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan maka dilakukannya consensus yaitu perjanjian sistem Fee diberikan kepada Ketua Gabungan Kelompok Petani sebesar Rp.3.000;- Rp.4.000;/KG SN, disediakan alat-alat operasional dengan syarat masyarakat Desa yang menjadi penambangnya. Dengan terjalinnya hubungan interaksi atau komunikasi yang baik antara sesama masyarakat Desa Tanjung Labu, maka timbulnya solidaritas yang tinggi sesama masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
