Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Ramayana Lestari Sentosa Pangkalpinang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Mediani Crishy Damanik, (NIM. 4011211057)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-07-18 08:02:34
Abstract :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak tenaga kerja wanita mengenai tidak ada perbedaan antara tenaga kerja wanita dan tenaga kerja laki-laki, upah, cuti haid, cuti melahirkan, cuti tahunan, jaminan kesehatan tenaga kerja, dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun di dalam prakteknya, pengusaha sering lalai akan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pekerja khususnya pada pekerja wanita . Adapun tujuan ditelitinya hak-hak pekerja wanita ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ingin mengetahui cara penyelesaian perselisihan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita di Swalayan Ramayana. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) dan realitas perbuatan atau tindakan tertentu guna untuk memastikan hasil penerapan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian dilapangan bahwa Pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di swalayan Ramayana Pangkalpinang telah berjalan dengan baik, dan penyelesaian perselisihan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Serikat buruh. Perlindungan khusus yang diberikan kepada pekerja wanita mengenai cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sudah diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja wanita.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak tenaga kerja wanita mengenai tidak ada perbedaan antara tenaga kerja wanita dan tenaga kerja laki-laki, upah, cuti haid, cuti melahirkan, cuti tahunan, jaminan kesehatan tenaga kerja, dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun di dalam prakteknya, pengusaha sering lalai akan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pekerja khususnya pada pekerja wanita . Adapun tujuan ditelitinya hak-hak pekerja wanita ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ingin mengetahui cara penyelesaian perselisihan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita di Swalayan Ramayana. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) dan realitas perbuatan atau tindakan tertentu guna untuk memastikan hasil penerapan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian dilapangan bahwa Pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di swalayan Ramayana Pangkalpinang telah berjalan dengan baik, dan penyelesaian perselisihan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Serikat buruh. Perlindungan khusus yang diberikan kepada pekerja wanita mengenai cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sudah diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja wanita.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
