Kekuatan rekomendasi badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Muhammad Always Syahputra, (NIM. 4011911057)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-10 01:44:09
Abstract :
Penelitian ini dilatar belakangi adanya dari perspektif hukum, kekuatan putusan dengan rekomendasi sangat berbeda. Rekomendasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial di lapangan dan jika pun ada tentu sangat lemah. Berbeda dengan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas dan kuat di lapangan. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait Putusan atau Rekomendasi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Maka dari itu penulis ingin mengkaji kekuatan eksekutorial Putusan atau Rekomendasi Bawaslu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis relevansi penguatan sistem kekuatan hukum atau kekuatan eksekutorial Putusan atau Rekomendasi Bawaslu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memahami konsep check and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan berdasarkan wawancara kepada pihak KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kekuatan eksekutorial Putusan atau Rekomendasi Bawaslu khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kuat dan langsung dilaksanakan oleh KPU Provinsi setiap ada peserta pemilu atau KPU itu sendiri yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.
Penelitian ini dilatar belakangi adanya dari perspektif hukum, kekuatan putusan dengan rekomendasi sangat berbeda. Rekomendasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial di lapangan dan jika pun ada tentu sangat lemah. Berbeda dengan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas dan kuat di lapangan. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait Putusan atau Rekomendasi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Maka dari itu penulis ingin mengkaji kekuatan eksekutorial Putusan atau Rekomendasi Bawaslu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis relevansi penguatan sistem kekuatan hukum atau kekuatan eksekutorial Putusan atau Rekomendasi Bawaslu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memahami konsep check and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan berdasarkan wawancara kepada pihak KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kekuatan eksekutorial Putusan atau Rekomendasi Bawaslu khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kuat dan langsung dilaksanakan oleh KPU Provinsi setiap ada peserta pemilu atau KPU itu sendiri yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
