Implementasi keterbukaan informasi berdasarkan sistem otonomi desa di Desa Penyamun dan Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Hilmy Oktafiansyah, (NIM. 4011911049)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-05 04:06:36
Abstract :
Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterbukaan informasi berdasarkan sistem Otonomi Desa serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong keterbukaan informasi. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, dan dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian terhadap Undang ? Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam menerapkan otonomi desa berbasis partisipasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa, dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dalam kasus keterbukaan informasi dalam sistem otonomi desa yakni belum efektifnya keterbukaan informasi yang ada di Desa Penyamun dan Air Duren sebagaimana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, serta masih adanya faktor penghambat dalam sistem keterbukaan informasi di Desa Penyamun dan Air Duren.
Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterbukaan informasi berdasarkan sistem Otonomi Desa serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong keterbukaan informasi. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, dan dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian terhadap Undang ? Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam menerapkan otonomi desa berbasis partisipasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa, dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dalam kasus keterbukaan informasi dalam sistem otonomi desa yakni belum efektifnya keterbukaan informasi yang ada di Desa Penyamun dan Air Duren sebagaimana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, serta masih adanya faktor penghambat dalam sistem keterbukaan informasi di Desa Penyamun dan Air Duren.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
