Desain dan implementasi kebijakan kota kreatif Pangkalpinang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Sahli Sakiri, (NIM. 5022011045)
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2024-08-01 01:29:38
Abstract :
Penelitian yang berjudul ?Desain dan Implementasi Kebijakan Kota Kreatif Pangkalpinang? ini berfokus kepada pembangunan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta melihat efektivitas dari proses implementasi kebijakan yang dijalankan. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desain kebijakan pembangunan kota kreatif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan program yang berlandaskan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa lima program kebijakan yang meliputi pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif, dan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan kota kreatif Pangkalpinang yang telah dijalankan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari kelima program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang hanya empat yang terlaksana dengan baik yaitu pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif. Adapun dukungan dalam upaya implementasi kebijakan kota kreatif Pangkalpinang terdapat lima dukungan yaitu dukungan oleh tim ahli dalam memberikan masukan secara akademis, dukungan dari dunia usaha, dukungan dari komunitas kreatif Pangkalpinang, dukungan penuh dari pemerintah Kota Pangkalpinang, dan dukungan oleh media. Sedangkan hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan kota kreatif Pangkalpinang ialah terdapat dua hambatan yaitu minimnya sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif dan anggaran yang terbatas.
Penelitian yang berjudul ?Desain dan Implementasi Kebijakan Kota Kreatif Pangkalpinang? ini berfokus kepada pembangunan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta melihat efektivitas dari proses implementasi kebijakan yang dijalankan. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desain kebijakan pembangunan kota kreatif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan program yang berlandaskan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa lima program kebijakan yang meliputi pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif, dan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan kota kreatif Pangkalpinang yang telah dijalankan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari kelima program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang hanya empat yang terlaksana dengan baik yaitu pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif. Adapun dukungan dalam upaya implementasi kebijakan kota kreatif Pangkalpinang terdapat lima dukungan yaitu dukungan oleh tim ahli dalam memberikan masukan secara akademis, dukungan dari dunia usaha, dukungan dari komunitas kreatif Pangkalpinang, dukungan penuh dari pemerintah Kota Pangkalpinang, dan dukungan oleh media. Sedangkan hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan kota kreatif Pangkalpinang ialah terdapat dua hambatan yaitu minimnya sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif dan anggaran yang terbatas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
