Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Melalui Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pid/ 2016)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Wahyu, Haryadi
Subject
Hukum
Datestamp
2019-03-12 06:35:30
Abstract :
Sengketa Prayudisial pada dasarnya merupakan sengketa kewenangan mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu proses hukum perkara perdatanya. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penyelesaian sengketa prayudisial, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/ Pid/ 2016 dengan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien, yang dipidana tanpa proses sengketa prayudisial padahal perkara pidana ini mengandung sengketa prayudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih bahan kajian tentang sengketa prayudisial untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam proses penyelesaian sengketa prayudisial pada tahap pra penuntutan, karena peraturan-peraturan yang ada hanya memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penuntutan pemeriksaan perkara pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa prayudisial. Kata Kunci : Sengketa Prayudisial, Pemidanaan, Penggunaan Surat Palsu, Penggelapan, Penyelesaian Sengketa.
Sengketa Prayudisial pada dasarnya merupakan sengketa kewenangan mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu proses hukum perkara perdatanya. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penyelesaian sengketa prayudisial, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/ Pid/ 2016 dengan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien, yang dipidana tanpa proses sengketa prayudisial padahal perkara pidana ini mengandung sengketa prayudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih bahan kajian tentang sengketa prayudisial untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam proses penyelesaian sengketa prayudisial pada tahap pra penuntutan, karena peraturan-peraturan yang ada hanya memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penuntutan pemeriksaan perkara pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa prayudisial. Kata Kunci : Sengketa Prayudisial, Pemidanaan, Penggunaan Surat Palsu, Penggelapan, Penyelesaian Sengketa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
