Perlindungan Hokum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Tindak Pidana Pembajakan Aplikasi Motion Picture Expert Group I Layer III (MP3) Studi Kasus MA No.1359/K/Pid.Sus/2009
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Yuliatuti, Erna
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2021-04-23 02:59:17
Abstract :
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas pengguna invensi). Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mecakup ciptaan yang merupakan perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan unum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan terse but. Hukum supaya penangan perkara tindak pidana hak cipta ini Jebih ditingkatkan untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi dan pihak yang menerima. Suatu kenyataan bahwa hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Metode penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang mempelajari, membahas, dan mengkaji beberapa gejala dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut agar mendapat gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya maka perlu dibuat sistematika dari penulisan hukum tersebut. Peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan State of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan kepada penerbit. Konsep dasar hak cipta seperti itu dianut di dalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia sebagaimana dapat kita simak dalam penjelasan pasal 12 ayat (3) undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002. Perlindungan hukum terhadap pembajakan lagu dan musik dalam Format MP3 dalam sudut pandang hukum mengenai HKI dapat dipandang dalam dua sisi yaitu : Form of Expression (bentuk ekspresi) dan Subtance (Subtansinya).
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas pengguna invensi). Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mecakup ciptaan yang merupakan perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan unum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan terse but. Hukum supaya penangan perkara tindak pidana hak cipta ini Jebih ditingkatkan untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi dan pihak yang menerima. Suatu kenyataan bahwa hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Metode penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang mempelajari, membahas, dan mengkaji beberapa gejala dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut agar mendapat gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya maka perlu dibuat sistematika dari penulisan hukum tersebut. Peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan State of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan kepada penerbit. Konsep dasar hak cipta seperti itu dianut di dalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia sebagaimana dapat kita simak dalam penjelasan pasal 12 ayat (3) undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002. Perlindungan hukum terhadap pembajakan lagu dan musik dalam Format MP3 dalam sudut pandang hukum mengenai HKI dapat dipandang dalam dua sisi yaitu : Form of Expression (bentuk ekspresi) dan Subtance (Subtansinya).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
