Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana,
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Miftah, Muhammad
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-17 01:27:50
Abstract :
lstilah Sistem Peradilan Pidana bukan hanya meliputi hukum, tetapi juga berbagai unsur non-hukum. Sistem Peradilan Pidana dimulai dari pembentukan undang-undang Hukum Pidana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sampai kepada pembinaan narapidana hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana mempunyai tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi harapan bagi upaya mengendalikan kejahatan. Meskipun demikian, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, bukanlah satusatunya senjata ampuh untuk menghadapi tindak pidana, karena masih sangat dipengaruhi oleh: (a) profesionalisme penegak hukum; dan (b) persepsi yang sama diantara para penegak hukum tentang bagaimana model Sistem Peradilan Pidana yang dilaksanakan bersama. Sistem peradilan pidana tidak dapat lepas dari sistem hukum dalam suatu negara secara keseluruhan, khususnya sistem hukum pidana menganut asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before th'e law). Unsur mutlak dalam hukum adalah asas-asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hukum Pidana yang dimodifikasi dalam KUHP digolongkan sebagai hukum pidana materiel, sedangkan Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal. Sampai sekarang tidak ada kesamaan pendapat tentang arti dari Hukum Acara Pidana, tetapi dari penempatannya dalam sistem ilmu hukum, setidak-tidaknya fimgsi dari Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui. Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya dengan hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengambilpan keputusan dalam Sistem Peradilan Pidana melibatkan lebih dari sekedar pemahaman aturan dari aplikasi-aplikasinya. Perlindungan dan Perlakuan yang sama depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah yang berdasarkan Undang-undang wajib memenuhi hak asasi manusia tersebut, seringkali tidak mampu melakukan perlindungan apapun ketika dituntut untuk memenuhi kewajibannya. fmplementasi Hak Asasi Manusia pada Sistem Peradilan Pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, sementara Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak ini mendapat pengakuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
lstilah Sistem Peradilan Pidana bukan hanya meliputi hukum, tetapi juga berbagai unsur non-hukum. Sistem Peradilan Pidana dimulai dari pembentukan undang-undang Hukum Pidana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sampai kepada pembinaan narapidana hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana mempunyai tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi harapan bagi upaya mengendalikan kejahatan. Meskipun demikian, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, bukanlah satusatunya senjata ampuh untuk menghadapi tindak pidana, karena masih sangat dipengaruhi oleh: (a) profesionalisme penegak hukum; dan (b) persepsi yang sama diantara para penegak hukum tentang bagaimana model Sistem Peradilan Pidana yang dilaksanakan bersama. Sistem peradilan pidana tidak dapat lepas dari sistem hukum dalam suatu negara secara keseluruhan, khususnya sistem hukum pidana menganut asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before th'e law). Unsur mutlak dalam hukum adalah asas-asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hukum Pidana yang dimodifikasi dalam KUHP digolongkan sebagai hukum pidana materiel, sedangkan Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal. Sampai sekarang tidak ada kesamaan pendapat tentang arti dari Hukum Acara Pidana, tetapi dari penempatannya dalam sistem ilmu hukum, setidak-tidaknya fimgsi dari Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui. Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya dengan hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengambilpan keputusan dalam Sistem Peradilan Pidana melibatkan lebih dari sekedar pemahaman aturan dari aplikasi-aplikasinya. Perlindungan dan Perlakuan yang sama depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah yang berdasarkan Undang-undang wajib memenuhi hak asasi manusia tersebut, seringkali tidak mampu melakukan perlindungan apapun ketika dituntut untuk memenuhi kewajibannya. fmplementasi Hak Asasi Manusia pada Sistem Peradilan Pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, sementara Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak ini mendapat pengakuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
