KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE)
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Total View This Week4
Total View This Week4
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Fadani, Sayid Ali
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-12-15 09:26:46
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) ditinjau dari peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di jelaskan dalam pasal 53 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 dan terkait tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi masih belum ada jaminan keamanan dan kekuatan hukum yang mengaturnya. Mengenai syarat penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sah apabila sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) ditinjau dari peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di jelaskan dalam pasal 53 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 dan terkait tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi masih belum ada jaminan keamanan dan kekuatan hukum yang mengaturnya. Mengenai syarat penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sah apabila sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
