IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG)
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Adi, Krisna Putra
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-03-15 08:25:08
Abstract :
Mediasi merupakan salah satu cara dan upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara suami istri secara damai, tepat guna, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara mediasi di pengadilan. Diawali dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Pertama untuk Melaksanakan Lembaga Perdamaian, menginstruksikan kepada semua hakim yang mengadili perkara ini, untuk sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Namun karena beberapa hal pokok yang belum diatur secara tegas dalam SEMA, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi Acara Peradilan, yang kemudian direvisi dan disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2008, yang menekankan kewajiban mengikuti prosedur mediasi terkait dengan litigasi di pengadilan. Dan klimaksnya pada tanggal 4 Februari 2016 Mahkamah Agung diperbaharui dengan mengesahkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi. Tulisan ini membahas bagaimana penerapan Perma, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? keberhasilan mediasi dan sejauh mana efektifitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong
Mediasi merupakan salah satu cara dan upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara suami istri secara damai, tepat guna, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara mediasi di pengadilan. Diawali dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Pertama untuk Melaksanakan Lembaga Perdamaian, menginstruksikan kepada semua hakim yang mengadili perkara ini, untuk sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Namun karena beberapa hal pokok yang belum diatur secara tegas dalam SEMA, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi Acara Peradilan, yang kemudian direvisi dan disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2008, yang menekankan kewajiban mengikuti prosedur mediasi terkait dengan litigasi di pengadilan. Dan klimaksnya pada tanggal 4 Februari 2016 Mahkamah Agung diperbaharui dengan mengesahkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi. Tulisan ini membahas bagaimana penerapan Perma, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? keberhasilan mediasi dan sejauh mana efektifitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
