ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT KEPADA KONTRAKTOR
YANG MENDAPAT BORONGAN PEKERJAAN DARI PEMERINTAH
( Stud i Pad a Bank NTB Syariah Cab ang Selong Kab. Loti m )
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Amiroh, Erinda Rosi
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2020-06-10 07:53:40
Abstract :
Pemberian kredit kepada kontraktor pada dasarny a tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit kepada usaha lainny a. Pemberian kredit kontraktor didasarkan pada kontrak borongan antara kontraktor dengan pemerintah. Adapun Aspek Hukum yang mendasari pemberian kredit yang diatur dalam SK DIREKSI BI NO. 271/162/KEP/DI R. y ang menjelaskan aspek- aspek dalam pemberian kredit y aitu aspek pendirian usaha, perizianan usaha dan legalitas permohonan y ang diajukan sesuai dengan peraturan y ang berlaku. Kredit modal kerja kontraktor merupakan kredit y ang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi jasa kontraktor atau jasa pengadaan barang dalam meny elesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja. Dalam pemberian fasilitas kredi t secara khusus di atur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit Bank NTB Syariah melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembay aran dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity,Capital, Collateral,Condition Of Economy) dan 7P(Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) agar memilalisir terjadiny a kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pery aratan pemberian kredit modal kerja kepada kontraktor y ang ada di Bank NTB Sy ariah dan untuk mengetahui bagaimana peny elesaia n masalah antara kontraktor dan Bank Sy ariah apabila terjadi kredit macet dalam suatu perjanjian kredit modal kerja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan hukum y ang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum y ang digunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa persy aratan pemberian kredit modal kerja kepada kontraktor y ang mendapat borongan pekerjaan dari pemerintah sudah sesuai prosedur y ang telah ditentukan, adapun peny elesaian masalah antara kontraktor dan Bank Sy ariah apabila terjadi kredit macet, Bank akan melakukan upay a peny elamatan kredit dengan melalui restrukturisasi kredit peny elesaian kredit melalui lembaga hukum y ang dilaksanakan oleh KNPKNL ( Kantor Pelay anan Kekay aan Negara dan L elang).
Pemberian kredit kepada kontraktor pada dasarny a tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit kepada usaha lainny a. Pemberian kredit kontraktor didasarkan pada kontrak borongan antara kontraktor dengan pemerintah. Adapun Aspek Hukum yang mendasari pemberian kredit yang diatur dalam SK DIREKSI BI NO. 271/162/KEP/DI R. y ang menjelaskan aspek- aspek dalam pemberian kredit y aitu aspek pendirian usaha, perizianan usaha dan legalitas permohonan y ang diajukan sesuai dengan peraturan y ang berlaku. Kredit modal kerja kontraktor merupakan kredit y ang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi jasa kontraktor atau jasa pengadaan barang dalam meny elesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja. Dalam pemberian fasilitas kredi t secara khusus di atur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit Bank NTB Syariah melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembay aran dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity,Capital, Collateral,Condition Of Economy) dan 7P(Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) agar memilalisir terjadiny a kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pery aratan pemberian kredit modal kerja kepada kontraktor y ang ada di Bank NTB Sy ariah dan untuk mengetahui bagaimana peny elesaia n masalah antara kontraktor dan Bank Sy ariah apabila terjadi kredit macet dalam suatu perjanjian kredit modal kerja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan hukum y ang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum y ang digunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa persy aratan pemberian kredit modal kerja kepada kontraktor y ang mendapat borongan pekerjaan dari pemerintah sudah sesuai prosedur y ang telah ditentukan, adapun peny elesaian masalah antara kontraktor dan Bank Sy ariah apabila terjadi kredit macet, Bank akan melakukan upay a peny elamatan kredit dengan melalui restrukturisasi kredit peny elesaian kredit melalui lembaga hukum y ang dilaksanakan oleh KNPKNL ( Kantor Pelay anan Kekay aan Negara dan L elang).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
