KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DI KANTOR DESA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur)
Total View This Week2

Institusion

Universitas Gunung Rinjani

Author

Mariani, Dini

Subject

Ilmu Hukum 

Datestamp

2021-11-11 16:53:25 

Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat di Kantor Desa ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan perlindungan hukum jual beli tanah yang didasarkan kepada surat pernyataan jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengasdilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini bahwa kekuatan hukum surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat dikantor desa dianggap sah oleh masyarakat desa sapit meskipun surat pernyataan jual beli tanah tersebut lemah dimata hukum karena tidak mempunyai dasar hukum yang tetap dan merupakan akta di bawah tangan . 

File :
Dini Mariani.pdf