DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi KasusPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Saleh, Muh.
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-11-11 17:10:55
Abstract :
Perbedaan Putusan Hakim seringkali terjadi diPengadilan, hal ini yang memicu penulis untuk menelitinya dimana letak perbedaannya, Dalam penulisan skripsi ini lebih fokus terhadap perbedan putusan hakim dalam melakukan pemberhentian perangkat Desa, tujuannya untuk mengetahaui bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut perundang-undangan tentang Desa, dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, serta pengkajian dokumen yang berupa putusan-putusan yang terdiri dari putusan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya Bahan Hukum Tersubut dianalisis dengan metode interpretasi, analisis isi, dan argumentasi berdasarkan logika dedukatif, Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Putusan Hakim Tentang pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, yang dalam putusannya berbedabeda ini disebabkan karena pandangan Hakim yang berbeda dalam menafsirkan pasal 12 ayat 2a PERMENDAGRI NO 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang didalamnya terkandung kata â€dapat†sehingga kata Dapat diangkat kembali tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda oleh Hakim, karena kata “dapat†yang terkandung dalam pasal tersebut masih bersifat multitafsir,
Perbedaan Putusan Hakim seringkali terjadi diPengadilan, hal ini yang memicu penulis untuk menelitinya dimana letak perbedaannya, Dalam penulisan skripsi ini lebih fokus terhadap perbedan putusan hakim dalam melakukan pemberhentian perangkat Desa, tujuannya untuk mengetahaui bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut perundang-undangan tentang Desa, dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, serta pengkajian dokumen yang berupa putusan-putusan yang terdiri dari putusan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya Bahan Hukum Tersubut dianalisis dengan metode interpretasi, analisis isi, dan argumentasi berdasarkan logika dedukatif, Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Putusan Hakim Tentang pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, yang dalam putusannya berbedabeda ini disebabkan karena pandangan Hakim yang berbeda dalam menafsirkan pasal 12 ayat 2a PERMENDAGRI NO 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang didalamnya terkandung kata â€dapat†sehingga kata Dapat diangkat kembali tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda oleh Hakim, karena kata “dapat†yang terkandung dalam pasal tersebut masih bersifat multitafsir,
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
