IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
(Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Timur)
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Sulastini, Sulastini
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-11-11 17:23:29
Abstract :
Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara negara maju. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data dari web Badan Pusat Statistik pada 1 Juli 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 255,461,700 jiwa. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Adminduk. Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia (WNI) adalah KTP-el. Setiap WNI yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013. KTP-el sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur di bawah 17 tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. KIA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan dikeluarkannya Permendagri ini adalah untuk mendorong peningkatan pendataa n, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Penelitian ini mengangkat Studi kasus di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan cukup baik. Namun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan KIA yang tidak stabil pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan sisem layanan yang belum maksimal, dan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam akses layanan Selain itu di harapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Permendagri Nomor 2 tahun 2016 kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA pada anak untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara negara maju. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data dari web Badan Pusat Statistik pada 1 Juli 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 255,461,700 jiwa. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Adminduk. Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia (WNI) adalah KTP-el. Setiap WNI yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013. KTP-el sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur di bawah 17 tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. KIA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan dikeluarkannya Permendagri ini adalah untuk mendorong peningkatan pendataa n, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Penelitian ini mengangkat Studi kasus di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan cukup baik. Namun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan KIA yang tidak stabil pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan sisem layanan yang belum maksimal, dan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam akses layanan Selain itu di harapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Permendagri Nomor 2 tahun 2016 kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA pada anak untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
