IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN PETANI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Muhiddin, Lalu
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-11-15 22:04:05
Abstract :
Persoalan petani yang begitu kompleks yang sampai hari ini tak kunjung menemukan solusi tidak hanya terkait dengan masalahakses tanah atau lahan saja. Namun, yang lebih penting juga adalah akses terhadap setiap keperluan mulai dari produksi, distribusi hingga pada proses konsumsi. Situasi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemangku kebijakan dalam rangkamengkonsolidasi kembali permasalahan-permasalahan petani ini. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan dapat relevan dengan kondisi petani, terutama mayoritas petani yang terdiri dari petani gurem dan buruh tani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan analisis kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum petani jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, memiliki ruang lingkup berupa perlindungan dan pemberdayaan petani; 2) Pengimpelementasian perlindungan hukum petani di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitupula, perlindungan hukum petani berdasarkan lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani yang ditunjukkan selama ini tidak sesuai dengan yang menjadi harapan petani.
Persoalan petani yang begitu kompleks yang sampai hari ini tak kunjung menemukan solusi tidak hanya terkait dengan masalahakses tanah atau lahan saja. Namun, yang lebih penting juga adalah akses terhadap setiap keperluan mulai dari produksi, distribusi hingga pada proses konsumsi. Situasi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemangku kebijakan dalam rangkamengkonsolidasi kembali permasalahan-permasalahan petani ini. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan dapat relevan dengan kondisi petani, terutama mayoritas petani yang terdiri dari petani gurem dan buruh tani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan analisis kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum petani jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, memiliki ruang lingkup berupa perlindungan dan pemberdayaan petani; 2) Pengimpelementasian perlindungan hukum petani di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitupula, perlindungan hukum petani berdasarkan lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani yang ditunjukkan selama ini tidak sesuai dengan yang menjadi harapan petani.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
