Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenngan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Author
Siregar, Rapina Putri
Subject
2X4 FIQH
Datestamp
2021-01-11 14:11:25
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan, Faktor apa sajakah sebagai penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak pengelola BUMDes Batang Nadenggan dilengkapi dengan data primer yang di peroleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih mengalami hambatan karena banyak faktor salah satunya adalah modal untuk pengembangan BUMDes Desa Batang Nadenggan dan beberapa faktor lainnya. Fiqh siyasah memandang Peranturan Menteri Desa ini dari dua sisi yaitu kajian Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Maliyah. Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan Peraturannya dan Siyasah Maliyah berkaitan dengan Pengelolaanya. Peraturan Menteri Desa juga sama halnya dengan wizarah karena ada wazir yang mengeluarkan peraturan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga badan usaha milik desa maka BUMDes harus mempunyai semangat kerja yang mampu mengembangkan dan meningkatkannya sehingga terbukanya peluang kerja bagi masyarakat desa khususnya. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan pihak pemerintah dan partisipasi dari masyarakat desa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan, Faktor apa sajakah sebagai penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak pengelola BUMDes Batang Nadenggan dilengkapi dengan data primer yang di peroleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih mengalami hambatan karena banyak faktor salah satunya adalah modal untuk pengembangan BUMDes Desa Batang Nadenggan dan beberapa faktor lainnya. Fiqh siyasah memandang Peranturan Menteri Desa ini dari dua sisi yaitu kajian Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Maliyah. Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan Peraturannya dan Siyasah Maliyah berkaitan dengan Pengelolaanya. Peraturan Menteri Desa juga sama halnya dengan wizarah karena ada wazir yang mengeluarkan peraturan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga badan usaha milik desa maka BUMDes harus mempunyai semangat kerja yang mampu mengembangkan dan meningkatkannya sehingga terbukanya peluang kerja bagi masyarakat desa khususnya. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan pihak pemerintah dan partisipasi dari masyarakat desa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
