Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Author
Milhan, Milhan
Subject
2X4 FIQH
Datestamp
2021-02-19 02:28:12
Abstract :
Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik sebagaimana dinyatakan di dalam Alqur?an maupun Hadis. Untuk melindungi umat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pengamatan terhadap rumah makan, restoran dan café yang ada di Kota Medan ternyata sebahagian besar dari tempat tersebut tidak berlabel halal dan mayoritas masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal? Apa pertimbangan dan argumentasi mereka dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal, pertimbangan dan argumentasi mereka ketika memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut. Penilitian ini adalah kualitatif karena mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan kategori penelitian lapangan (field research). Metode penelitian ini menerapkan purposive sampling dan instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan; pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal adalah rendah. Ini ditandai dengan 100 % dari informan menyatakan bahwa mereka pernah makan di rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenngara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dari jumlah ini terdapat 68 % responden sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif maq??id syar??ah bahwa perintah mengkonsumsi makanan halal dan menghidari makanan haram berada pada level daruriyy?t di Kota Medan. Kedua, Masyarakat Muslim Kota Medan mayoritas mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Pertimbangan dan argumentasi mereka adalah berlandaskan pada keyakinan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal. Adapun alasan mereka meyakini bahwa makanan tersebut halal berdasarkan indikator-indikator kehalalan menurut mereka, yaitu pemilik dan/atau pelayan restoran, cafe, warung atau rumah makan tersebut adalah muslim, mereka memajang label halal atau tulisan ayat-ayat Alquran, pegawai memakai busana muslim, mayoritas pelanggan adalah muslim, nama rumah makan atau restoran tersebut islami seperti Rumah Makan Muslim dan langkah terakhir adalah bertanya langsung kepada pelayan apakah makanannya halal atau tidak. Ketiga, akibat belum efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka masyarakat Muslim Kota Medan belum terlindungi dari makanan haram. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal.
Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik sebagaimana dinyatakan di dalam Alqur?an maupun Hadis. Untuk melindungi umat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pengamatan terhadap rumah makan, restoran dan café yang ada di Kota Medan ternyata sebahagian besar dari tempat tersebut tidak berlabel halal dan mayoritas masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal? Apa pertimbangan dan argumentasi mereka dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal, pertimbangan dan argumentasi mereka ketika memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut. Penilitian ini adalah kualitatif karena mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan kategori penelitian lapangan (field research). Metode penelitian ini menerapkan purposive sampling dan instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan; pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal adalah rendah. Ini ditandai dengan 100 % dari informan menyatakan bahwa mereka pernah makan di rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenngara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dari jumlah ini terdapat 68 % responden sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif maq??id syar??ah bahwa perintah mengkonsumsi makanan halal dan menghidari makanan haram berada pada level daruriyy?t di Kota Medan. Kedua, Masyarakat Muslim Kota Medan mayoritas mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Pertimbangan dan argumentasi mereka adalah berlandaskan pada keyakinan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal. Adapun alasan mereka meyakini bahwa makanan tersebut halal berdasarkan indikator-indikator kehalalan menurut mereka, yaitu pemilik dan/atau pelayan restoran, cafe, warung atau rumah makan tersebut adalah muslim, mereka memajang label halal atau tulisan ayat-ayat Alquran, pegawai memakai busana muslim, mayoritas pelanggan adalah muslim, nama rumah makan atau restoran tersebut islami seperti Rumah Makan Muslim dan langkah terakhir adalah bertanya langsung kepada pelayan apakah makanannya halal atau tidak. Ketiga, akibat belum efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka masyarakat Muslim Kota Medan belum terlindungi dari makanan haram. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
