Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Author
Riswana, Nia
Subject
2X4 FIQH
Datestamp
2021-02-22 15:17:05
Abstract :
Ibadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Tulisan ini menguraikan tentang Penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dan Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kajian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research), data-data dikumpukan berdasarkan pengamatan atau observasi, wawancara dan analisis di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara serta beberapa buku, peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, Peraturan Daerah Aceh, peraturan Bupati dan juga website dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terjadi kelalaian oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara seperti jarang melakukan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam bidang ibadah kepada masyarakat baik di kota maupun di desa serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam dilihat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada saat menjelang shalat Jum?at masih ada umat Muslim yang berjualan diluar masjid padahal sudah ada himbauan untuk menutup warung selama shalat berlangsung, bagi kaum wanita yang tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat masih banyak terlihat di sekitar kota kutacane.
Ibadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Tulisan ini menguraikan tentang Penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dan Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kajian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research), data-data dikumpukan berdasarkan pengamatan atau observasi, wawancara dan analisis di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara serta beberapa buku, peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, Peraturan Daerah Aceh, peraturan Bupati dan juga website dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terjadi kelalaian oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara seperti jarang melakukan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam bidang ibadah kepada masyarakat baik di kota maupun di desa serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam dilihat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada saat menjelang shalat Jum?at masih ada umat Muslim yang berjualan diluar masjid padahal sudah ada himbauan untuk menutup warung selama shalat berlangsung, bagi kaum wanita yang tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat masih banyak terlihat di sekitar kota kutacane.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
