Penetapan Nasab Anak Zina Menurut Hukum di Malaysia (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) –
365-09/ 2016)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Author
Binti Mohd Norazman, Nurulazlina
Subject
2X4.54 Perzinahan
Datestamp
2020-03-05 03:58:51
Abstract :
Penelitian ini membahas tentang penetapan nasab anak zina, menurut Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 bahwa seorang anak dapat di nasabkan kepada ayahnya bila sekurang-kurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan dari tarikh/ masa perkawinan kedua orang tuanya. Berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas bahwa Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) ? 365-09/ 2016, memberikan dan membenarkan nama keluarga/ bin/ binti yang menunjukkan adanya hubungan nasab seorang anak kepada ayah biologisnya sebagaimana point 87 dalam putusan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, apa alasannya penetapan nasab anak zina dari pasangan suami isteri yang beragama Islam dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil, apa dasar hukum Mahkamah Rayuan Sivil dalam memutuskan perkara No W-01 (A) ? 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak zina dan bagaimana Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) ? 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak zina ditinjau dari perspektif hukum keluarga Malaysia dan mazhab Syafi?i. Setelah peneliti meneliti dan menganalisa, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dasar penetapan nasab anak zina oleh Mahkamah Rayuan Sivil dikarenakan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta BDRA) (Birth Death Registration Act 1957) pada Seksyen 13A. Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) ? 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak zina bertentangan dengan perspektif hukum keluarga Malaysia dan mazhab Syafi?i. Karena dalam mazhab Syafi?i dan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 menjelaskan bahwa seorang anak dapat di nasabkan kepada ayahnya bila sekurangkurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan dari tarikh/ masa perkawinan kedua orang tuanya.
Penelitian ini membahas tentang penetapan nasab anak zina, menurut Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 bahwa seorang anak dapat di nasabkan kepada ayahnya bila sekurang-kurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan dari tarikh/ masa perkawinan kedua orang tuanya. Berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas bahwa Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) ? 365-09/ 2016, memberikan dan membenarkan nama keluarga/ bin/ binti yang menunjukkan adanya hubungan nasab seorang anak kepada ayah biologisnya sebagaimana point 87 dalam putusan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, apa alasannya penetapan nasab anak zina dari pasangan suami isteri yang beragama Islam dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil, apa dasar hukum Mahkamah Rayuan Sivil dalam memutuskan perkara No W-01 (A) ? 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak zina dan bagaimana Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) ? 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak zina ditinjau dari perspektif hukum keluarga Malaysia dan mazhab Syafi?i. Setelah peneliti meneliti dan menganalisa, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dasar penetapan nasab anak zina oleh Mahkamah Rayuan Sivil dikarenakan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta BDRA) (Birth Death Registration Act 1957) pada Seksyen 13A. Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) ? 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak zina bertentangan dengan perspektif hukum keluarga Malaysia dan mazhab Syafi?i. Karena dalam mazhab Syafi?i dan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 menjelaskan bahwa seorang anak dapat di nasabkan kepada ayahnya bila sekurangkurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan dari tarikh/ masa perkawinan kedua orang tuanya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
