Pemikiran politik Ali Hasjmy Tentang negara islam dan relevansinya dengan penerapan syariat islam di Aceh
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Author
Muammar, Arief
Subject
2X6.2 Politik
Datestamp
2020-03-19 04:40:14
Abstract :
Penelitian ini tentang pemikiran Ali Hasjmy dalam konstalasi intelektualisme di Aceh dan latar belakang pemikiran politik Ali Hasjmy tentang Negara Islam serta relevansi pemikirannya tentang Negara Islam dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Penelitian ini dirumuskan secara sistematis menguraikan masalah-masalah pokok, yaitu, pertama bagaimana posisi Ali Hasjmy dalam konstelasi intelektualisme di Aceh dan latar belakang pemikiran politiknya; Kedua, bagaimanakah pemikiran Ali Hasjmy tentang Negara Islam?; Ketiga, bagaimana relevansi, kontribusi dan implikasi pemikiran Ali Hasjmy tentang negara Islam dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan historis filosofis ini menggunakan data kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan tiga varian intelektualisme di Aceh yakni sekular, tradisionalis dan modernis. Posisi Ali Hasjmy sendiri adalah modernis. Secara filosofis, ontologi pemikiran politik Ali Hasjmy terletak pada Wujud Mutlak yang menjadi sumber segala wujud lainnya. Secara epistemologis, sumber pemikiran politiknya adalah sintesa historis dari alur pemikiran politik Islam, khususnya dari praktik politik Nabi Nuhammad, Sahabat dan pemikir politik Islam seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, IbnTaimiyah dan Ibn Khaldun. Relevansi konsep Negara Islam menurut Ali Hasjmy dengan penerapan syariat Islam di Aceh terbagi empat bagian. Pertama, relevansi konsep Negara Islam dengan sistem republik dengan menjadikan nilai-nilai dasar Islam seperti keimanan dan kemanusiaan relevan dengan nilai dasar sebuah negara (Pancasila). Kedua, relevansi bidang kepegawaian dalam konsep Negara Islam dengan kriteria aparatur dalam sistem formalisasi syariat Islam dengan wewenang lebih besar dimiliki ulama dalam segala kebijakan yang dibuat aparatur negara. Ketiga, relevansi konsep Negara Islam tentang pembagian kekuasaan dengan struktur pemerintah Aceh dengan wewenang besar dimiliki lembaga-lembaga istimewa di Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan Daerah, Majelis Adat Aceh, Badan Baitul Mal dan Lembaga Wali Nanggroe. Keempat, relevansi jaminan sosial yang pasti dalam konsep Negara Islam dengan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Aceh dengan adanya lembaga khusus seperti BBM dan adanya dana otonomi khusus.
Penelitian ini tentang pemikiran Ali Hasjmy dalam konstalasi intelektualisme di Aceh dan latar belakang pemikiran politik Ali Hasjmy tentang Negara Islam serta relevansi pemikirannya tentang Negara Islam dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Penelitian ini dirumuskan secara sistematis menguraikan masalah-masalah pokok, yaitu, pertama bagaimana posisi Ali Hasjmy dalam konstelasi intelektualisme di Aceh dan latar belakang pemikiran politiknya; Kedua, bagaimanakah pemikiran Ali Hasjmy tentang Negara Islam?; Ketiga, bagaimana relevansi, kontribusi dan implikasi pemikiran Ali Hasjmy tentang negara Islam dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan historis filosofis ini menggunakan data kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan tiga varian intelektualisme di Aceh yakni sekular, tradisionalis dan modernis. Posisi Ali Hasjmy sendiri adalah modernis. Secara filosofis, ontologi pemikiran politik Ali Hasjmy terletak pada Wujud Mutlak yang menjadi sumber segala wujud lainnya. Secara epistemologis, sumber pemikiran politiknya adalah sintesa historis dari alur pemikiran politik Islam, khususnya dari praktik politik Nabi Nuhammad, Sahabat dan pemikir politik Islam seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, IbnTaimiyah dan Ibn Khaldun. Relevansi konsep Negara Islam menurut Ali Hasjmy dengan penerapan syariat Islam di Aceh terbagi empat bagian. Pertama, relevansi konsep Negara Islam dengan sistem republik dengan menjadikan nilai-nilai dasar Islam seperti keimanan dan kemanusiaan relevan dengan nilai dasar sebuah negara (Pancasila). Kedua, relevansi bidang kepegawaian dalam konsep Negara Islam dengan kriteria aparatur dalam sistem formalisasi syariat Islam dengan wewenang lebih besar dimiliki ulama dalam segala kebijakan yang dibuat aparatur negara. Ketiga, relevansi konsep Negara Islam tentang pembagian kekuasaan dengan struktur pemerintah Aceh dengan wewenang besar dimiliki lembaga-lembaga istimewa di Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan Daerah, Majelis Adat Aceh, Badan Baitul Mal dan Lembaga Wali Nanggroe. Keempat, relevansi jaminan sosial yang pasti dalam konsep Negara Islam dengan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Aceh dengan adanya lembaga khusus seperti BBM dan adanya dana otonomi khusus.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
